Follow
Anies perintahkan wali kota evaluasi seluruh lurah dan camat
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh wali kota untuk mengevaluasi kinerja seluruh camat dan lurah. Para wali kota diberi waktu satu bulan untuk mengevaluasi bawahannya.
"Karena Pak Gubernur sudah perintahkan kepada para wali kota yang baru, mereka dikasih waktu satu bulan untuk melakukan evaluasi kinerja para lurah dan camat," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/7).
Adapun evaluasi lurah dilakukan sejak adanya kabar lurah melakukan pungli dan penurunan kinerja di kelurahan. Evaluasi dimulai sejak para wali kota diangkat oleh Anies, 5 Juli lalu.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa tanggapan Anies soal kenaikan pangkat Prabowo? Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan merespons kenaikan pangkat istimewa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai jenderal kehormatan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Anies hanya mengucapkan selamat.
-
Bagaimana PDIP mengetahui ada yang jegal Anies? Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, Anies Baswedan memenuhi semua unsur kriteria untuk memimpin Jawa Barat. Kapasitas dan pengalaman memimpin wilayah DKI Jakarta, bisa diterapkan di wilayah Jabar.Komunikasi di antara kedua belah pihak sudah intens sejak Rabu (28/8). Hingga Kamis (29/8) sore, pembahasan pengurus partai di tingkat pusat sudah positif.Pengurus PDIP di Jabar sudah diminta untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.Namun, semua tiba-tiba berubah pada malam hari. Ia menegaskan, semua upaya yang sudah dilakukan diganggu oleh pihak luar.'Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDIP Perjuangan, kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu pada akhirnya membuat pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan,' kata Ono di Kantor KPU Jabar, Jumat (30/8) dini hari.
-
Apa tanggapan Jokowi tentang tudingan menjegal Anies? Jokowi menegaskan, meskipun dituduh-tuduh, urusan Pilkada adalah kembali kepada kebijakan partai politik. Sehingga, ia tidak ada urusan untuk mencampurinya.'Ya tapi kan itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik,' ucapnya.'Ada mekanisme, ada proses disitu, saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya' ujar Jokowi.
-
Kapan Anies Baswedan berkunjung ke Pontianak? Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (26/12).
-
Siapa yang diklaim sebagai pelapor Anies? Ditetapkan Anies sebagai tersangka, diklaim karena dilaporkan oleh Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir.
Nantinya, lanjut Saefullah, bila ada lurah atau camat yang memiliki kinerja buruk, akan dicatat dan dievaluasi. "Akan dievaluasi juga wali kota nya," ucapnya.
Pemprov DKI Jakarta meminta masyarakat untuk melaporkan lurah atau camat yang memberikan pelayanan buruk atau pungli. Apabila ada lurah atau camat yang terbukti melakukan pungli maka akan dipecat.
"Kalau ada gratifikasi terkait pelayanan yang ada di kelurahan, termasuk PTSP diinfokan saja. Kita berterima kasih kalau ada info akuratnya," tutupnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Seluruh PNS diminta bersikap netral menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Pj Wali Kota Prabumulih geram belasan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Prabumulih melakukan perselingkuhan.
Baca Selengkapnya
Andi Rian menjelaskan pencopotan AKP EG setelah mendapatkan laporan terkait praktik judi sabung ayam
Baca Selengkapnya
Bukan hanya melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran kabinet merah putih, Prabowo juga diminta untuk mengevaluasi program kerja mereka.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca Selengkapnya
Laporan Tim Pengawal Demokrasi diterima Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 001/PL/PB/Prov/14.00/X/2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kasus pungli rutan KPK terjadi sejak 2018 secara terstruktur
Baca Selengkapnya
Apabila menyangkut evaluasi pos penempatan perwira TNI pada jabatan sipil tentu harus evaluasi undang-undang.
Baca Selengkapnya
Agus juga membocorkan bahwa setelah penetapan hasil Pemilu, pasti akan ada banyak perkara yang masuk di Kejaksaan
Baca Selengkapnya
Polisi menyebut Lurah RU segera dipanggil untuk diperiksa.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menanggapi soal kasus korupsi Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca Selengkapnya