Anies-Sandi dihujani laporan ke polisi

Merdeka.com - Pilgub DKI Jakarta membuat para pasangan calon berlomba. Mulai dari adu gagasan, hingga mereka harus berurusan. Tentu di sini berurusan dengan polisi. Seperti dialami pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, semenjak masuk dalam putaran II.

Anies dan Sandi belakangan jadi sasaran, dengan cara dilaporkan ke polisi. Bahkan dugaan kasus penggelapan dilakukan Sandiaga tahun 2012, baru dilaporkan sekarang. Kasusnya kni tengah hangat. Namun, Sandiaga tetap tenang hadapi kasus tersebut.

Kasus itu soal penggelapan tanah. Bermula dari laporan Fransiska Kumalawati Susilo. Belakangan pelapor diketahui adalah istri Edward Soerjadjaja, anak pendiri Astra International, William Soerjadjaja.

Kuasa hukum Sandiaga Uno, Arifin Jauhari mengungkap asal usul penjualan tanah membelit kliennya. Dia menegaskan, penjualan tanah itu tidak melibatkan Sandiaga Uno sebagai pemegang saham PT Japirex. Penjualan tanah di Jalan Curug, Tanggerang Selatan, berada di bawah wewenang tim likuidasi dibentuk setelah PT Japirex

Berdasarkan hukum korporasi, ketika sebuah perseroan dibubarkan, akan segera dibentuk tim likuidasi. Mereka bertugas untuk melakukan pemberesan aset-aset perseroan tersebut. Proses itu bisa dalam bentuk penjualan aset, menaksir tiap utang perseroan. Setelah tim selesai bekerja, baru hasilnya dilaporkan kepada pemegang saham.

Adapun beberapa orang menjadi Tim likuidasi adalah Andreas Tjahyadi, Efendi Pasaribu, Djoni Hidayat, Triseptika Maryulin, sehingga seluruh tanggung jawab seputar penjualan aset apapun dimiliki PT Japirex ada pada itu Tim likuidasi.

"Setelah PT. Japirex dibubarkan, dibentuklah tim likuidasi. Tim likuidasi inilah yang melakukan penjualan seluruh aset dan sampai sekarang belum melaporkan kepada pemegang saham," ungkap Arifin di Menteng, Rabu kemarin.

Menurut Arifin, Sandiaga bukan merupakan bagian dari tim likuidasi. Sehingga tidak tahu soal penjualan tanah maupun aset PT Japirex. "Jadi Pak Sandi tidak masuk dalam tim. Jadi kalau mau tanya penjualannya bagaimana, duitnya kemana, habis berapa, plus atau minus kekayaan PT itu (Japirex) sampai saat ini yang tahu cuma tim likuidasi, karena belum dilaporkan pada pemegang saham."

Meski tak merasa bersalah, Sandiaga tetap diancam panggil paksa sebab panggilan pertama tidak hadir. Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan menegaskan tak akan segan menyeret Sandiaga. Apalagi posisi calon wakil gubernur DKI Jakarta itu sebagai terlapor, sehingga keterangannya diperlukan.

Ancaman laporan ke polisi juga dialami Anies Baswedan. Tim kuasa hukum Ahok-Djarot mengancam bakal polisikan Anies. Ini dikarenakan Anies dianggap melakukan dugaan fitnah terkait manipulasi data penggusuran..

Kondisi ini dianggap kubu Anies-Sandiaga sebagai strategi kampanye. Apalagi waktu pencoblosan putaran II tanggal 19 April sudah semakin dekat. Menurutnya, masyarakat tidak perlu memperdebatkan soal data gusuran tersebut. Baiknya fokus pada program yang dilakukan oleh Ahok.

"Sah sah saja. Itu merupakan bagian dari strategi kampanye (Ahok-Djarot). Kami sudah siapkan tim hukum tentunya data yang disampaikan Pak Anies sangat valid basis dan referensi yang sangat sahih," kata Sandiaga.

Banyaknya laporan kepada Anies-Sandiaga, dinilai adanya intervensi dari penguasa. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menilai, sejak putaran pertama peran dan keberpihakan pemerintah kepada Ahok-Djarot terlalu kuat. Partai Gerindra telah mengingatkan pemerintah untuk bersikap netral.

"Dari awal ketika putaran pertama sudah melihat keberpihakan pemerintah terlalu kuat kepada pasangan nomor dua dalam pandangan kami, dan arah berkali-kali kami ingatkan supaya netral dan berkali-kali juga pemerintah mengklaim mereka netral," tegas kata Edhy.

Dugaan itu, kata dia, terlihat jelas saat terjadinya kampanye hitam menyerang pasangan Anies-Sandiaga. Edhy mengklaim, saat pihaknya melaporkan dugaan kampanye hitam, penegak hukum seolah lamban mengambil tindakan. Hal sebaliknya terjadi jika kubu Ahok-Djarot membuat laporan.