Anies-Sandi ingin tutup Alexis, Ahok sebut 'Sesuai Perda tidak bisa'
Merdeka.com - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno berencana menutup tempat hiburan malam Hotel Alexis dengan dalih Penegakan Perda. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama justru membantah itu. Menurutnya, penutupan Alexis justru tidak sesuai dengan Perda.
"Makanya saya bilang kalau sesuai dengan perda engga bisa ditutup," kata Basuki di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (21/4).
Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, jika Anies dan Sandiaga ingin menutup Alexis sesuai dengan perda, maka harus berdasarkan bukti yang cukup. Itu juga yang menjadi alasan Ahok hingga kini tidak menutup Alexis.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Kenapa Anies meminta masyarakat agar tidak menghukumnya? Oleh karena itu, Anies meminta agar masyarakat tidak menghukumnya dengan janji-janji pemimpin lain yang tidak dipenuhi.
-
Bagaimana Anies meminta agar masyarakat tidak menghukumnya? Oleh karena itu, Anies meminta agar masyarakat tidak menghukumnya dengan janji-janji pemimpin lain yang tidak dipenuhi.
-
Kenapa Anies jadi target hoaks? Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sasaran berita bohong atau hoaks yang tersebar luas di media sosial. Terlebih menjelang Pilkada serentak 2024.
-
Apa hoaks tentang Anies? Beredar foto Anies Baswedan memakai kemeja merah berlogo PDIP.
-
Apa yang dibahas Anies dan Sandiaga? Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno mengakui pernah membahas rencana mendirikan partai politik (parpol) bersama Anies Baswedan.
"Saya kan selalu katakan kan enggak ada bukti bagi saya, enggak bisa ditutup tapi kalau Pak Sandi dan Pak Anies mau ya tunggu dia saja," ujarnya.
Sebelumnya Anies pernah berjanji dalam kampanyenya untuk menutup tempat hiburan malam Alexis. Dia menegaskan hal itu merupakan komitmennya dan Sandiaga untuk menegakkan peraturan daerah (Perda). "Komitmen kita melaksanakan perda jadi semua pelanggaran akan kita tindak perda akan menjadi badan hukum," kata Anies, di Gedung DPP Perindo, Jakarta, Kamis (20/4).
Sandiaga sempat memastikan bahwa di kepemimpinannya akan menutup Alexis. "Itu pasti akan harus dilakukan, kita engga bisa melakukan apa-apa sekarang kita belum punya perangkat," kata Sandiaga, di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan.
Menurutnya sesuatu yang sudah terucap perlu dibuktikan realisasinya. Namun untuk enam bulan awal Sandiaga akan fokus untuk rekonsiliasi. "Sesuatu yang sudah terucap akan diukur dengan aksi nyata. Tapi enam bulan ke depan kita fokus rekonsiliasi," ungkapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cerita Bangga Anies Tutup Alexis Pakai Selembar Kertas saat Kampanye di Bone
Baca SelengkapnyaAhok buka suara soal wacana menjodohkan dirinya dengan Anies.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS Achmad Syaikhu yang turut menemani Anies punya dugaan kenapa Pemda Bekasi mencabut izin penggunaan Stadion Patriot.
Baca SelengkapnyaPKS menyatakan tidak ingin membiarkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta diisi dengan kandidat kotak kosong.
Baca SelengkapnyaKeduanya pernah menjadi gubernur. Akankan berpotensi menang jika keduanya berduet?
Baca SelengkapnyaAnies mengaku menghormati apa yang disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Baca SelengkapnyaMeski gagal menggunakan Stadion Patriot, PKS menilai ada keberkahan dari kegiatan yang mulai digelar dari Posko Pemenangan PKS Kota Bekasi ini.
Baca SelengkapnyaPolitikus NasDem Ahmad Sahroni batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke polisi
Baca SelengkapnyaAnies cerita saat masih di DKI berhasil tutup tempat hiburan malam Alexis
Baca SelengkapnyaPDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Selengkapnya