Anies-Sandi yang tak ingin ingkar janji soal hunian DP Nol Rupiah

Merdeka.com - Tanggal 16 Desember kemarin, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi dua bulan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Meski usia kepemimpinan mereka masih seumur jagung, Anies dan Sandi mulai menunjukkan 'taringnya'.

Seolah menjawab tantangan publik, sejumlah janji yang dilontarkan semasa kampanye coba mereka tepati. Aksi keduanya cukup menggebrak.

Apalagi saat Anies-Sandi tegas menutup Hotel Alexis yang diduga menjadi tempat prostitusi. Keputusan Anies-Sandi menutup Alexis hanya dua pekan setelah mereka resmi menduduki kursi pimpinan DKI.

Anies tak peduli Alexis tiap tahunnya menyetor pajak sebesar Rp 30 miliar ke DKI. Baginya, membangun kota dengan uang halal jauh lebih bermartabat ketimbang mendapat banyak pemasukan namun dari bisnis haram.

"Kita ingin uang halal. Kita ingin dari kerja halal. (Pajak dari usaha prostitusi) Enggak berkah," tegas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, kala itu.

"Akal sehat nih, apakah karena pemasukan yang banyak pelanggaran dibiarkan? Apakah negeri ini mau diatur dengan pemasukan? Kalau diatur dengan pemasukan kita enggak punya aturan," sambungnya.

Keberanian Anies-Sandi dipuji banyak pihak. Menurut Anies, apa yang telah dilakukannya terhadap Alexis sebagai upaya menyelamatkan harga diri kota Jakarta.

"Saya menyelamatkan yang tak ternilai, harga diri, nilai sebuah ketertiban," tegas mantan Mendikbud itu.

Setelah Alexis, tepat pertengahan November lalu, Anies-Sandi juga menutup diskotek Diamond di kawasan Tamansari, Jakarta Barat. Penutupan ini dilakukan pascapenangkapan politisi Partai Golkar, Indra J Piliang, bersama dua rekannya terkait kepemilikan narkoba.

Selain terus memberangus tempat hiburan yang beroperasi tak sesuai aturan, Anies-Sandi juga tak mau ingkar soal janji hunian dengan down payment (DP) nol Rupiah. Program hunian DP nol Rupiah menjadi salah satu janji kampanye yang ingin mereka wujudkan saat menjabat di DKI.

Janji itu sangat ditunggu-tunggu banyak kalangan. Perlahan tapi pasti, Anies-Sandi coba menunaikan janjinya.

Pada akhir November, Pembangunan Sarana Jaya sebagai pelaksana proyek sudah mulai buka suara soal program tersebut. Menurut Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, pembangunan rumah dengan DP nol Rupiah segera terealisasikan pada tahun 2018.

Bahkan untuk lokasinya sebagai pilot project juga sudah ditentukan. "Mudah-mudahan awal tahun udah bisa mulai dengan pilot project pertama di Pondok Kelapa. Kita harapkan seperti itu," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/11).

Hunian itu akan dibangun di lahan seluas 1,3 hektar dengan dua tower dan kurang lebih terdapat 700 unit. Bentuknya seusai dengan yang diinginkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Apartemen, harus. Kalau di Jakarta ini kan enggak bisa landed lagi, tanahnya terbatas. Jadi harus vertikal housing," jelasnya.

Mengenai anggaran yang digunakan, Yoory mengatakan, akan menggunakan dana internal dari perusahaan tanpa menggunakan PMD. Terkait mekanisme dan syarat seluruhnya diserahkan kepada Pemprov DKI.

"Kalau kami sih ikut aturan yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta aja. Pasti kan yang belum memiliki hunian, warga DKI, macem-macem persyaratannya. Sudah diatur semua kan persyaratannya kalau enggak salah. Kita ikuti aturannya," terang Yoory.

Hal itu juga ditegaskan Sandi. Menurutnya, anggaran untuk program DP nol Rupiah sudah dipersiapkan secara terpisah dari anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman yang dianggarkan di APBD DKI Jakarta 2018.

"Yang untuk pengadaan DP nol rupiah ada, terpisah khusus, udah ada di anggaran. Nanti kita cek ada atau tidak. Tapi yang sebelumnya diajukan, sebelum kita (berjabat) itu belum ada yang untuk rumah DP nol rupiah, kita ajuin terpisah," jelas Sandiaga usai Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, akhir November.

Sama seperti jawaban Yoory, Sandi menolak menjelaskan secara rinci lokasi lahan pembangunan hunian DP nol rupiah.

"Nanti dilihat aja di google, sudah ada di google Map. Tanahnya Sarana Jaya," kilah pengusaha muda itu.

Dia belum mau merinci berapa dana yang dipersiapkan untuk membangun hunian DP nol rupiah tersebut.

"Jadi saya bisa umumkan. Itu masih dihitung tapi mestinya sudah masuk skema DP 0 Rupiah dan targetnya sudah kita sampaikan dan sesuai dengan skema tersebut," ujar Sandiaga.

Jelang akhir tahun ini, Anies-Sandi memastikan tak ada penundaan untuk pilot project hunian DP nol Rupiah. Rencananya, proses groundbreaking akan dimulai 18 Januari 2018 mendatang.

"Oh itu saya yang usulkan, karena tanggalnya bagus banget 18-1-18," kata Sandi saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Rabu (20/12) kemarin.

"Mudah-mudahan Pak Dirut Pak Yoory bisa menghitung secara detail pendanaannya seperti apa dan proposalnya itu bisa kita lihat efektivitasnya supaya awal tahun itu bisa groundbreaking," katanya menjelaskan.

Dia memperkirakan, proses pembangunan memakan waktu satu tahun lamanya. "Tetapi pengalaman saya itu antara 12-18 bulan. Semua sudah sama safety dan sudah tentunya sampai finishing, itu tentunya dengan kualitas yang baik karena kita enggak mau untuk masyarakat berpenghasilan rendah justru kualitasnya di turunkan itu sangat tidak manusiawi," katanya.

Sedangkan tata cara mendapatkan huniannya, masih akan terus dimatangkan. Sebab rencananya, DKI akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikoordinir Dinas Perumahan.

"Jadi nanti BLUD yang akan membuka pendaftaran dan kepala dinas perumahan yang sedang mematangkan rencananya," ucapnya.

Awalnya, program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepemilikan perumahan bagi masyarakat. DP nol Rupiah ini difokuskan untuk penduduk yang belum memiliki rumah, serta memenuhi kriteria kepemilikan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). Anies menjelaskan DP nol Rupiah ini dilandasi pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 tentang Loan to Value (LTV) atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor.

Untuk skema penyediaannya rumahnya antara lain dengan membangun rusun baru melalui dana APBD dengan lahan milik Pemprov. Atau melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.