Anies: Semula Ini Krisis Kesehatan, Kini Terasa Sebagai Krisis Ekonomi
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan dampak ekonomi dari wabah virus Corona (Covid-19) mulai terasa di pemerintahannya. Padahal saat ini, Jakarta sudah menunjukkan tanda-tanda wabah melandai dengan berbagai upaya termasuk pembatasan kegiatan secara bersama-sama di semua bidang.
"Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi," katanya seperti dilansir dari Antara, Sabtu (30/5).
"Kegiatan keagamaan terhenti. Kegiatan sosial terhenti. Kegiatan budaya terhenti. Dan tentu saja, kegiatan perekonomian juga terhenti. Pasar terganggu, perdagangan terganggu. Perindustrian terganggu. Kegiatan perekonomian informal juga banyak yang terhenti," tambahnya.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Pajak apa yang dikenakan di Jakarta tahun 1950an? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan. Ini menjadi hal yang unik lantaran di masa sekarang, pemilik sepeda dan hewan peliharaan tidak perlu dikenakan pajak.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta berkurang? Karena, fenomena kemacetan saat jam pulang kerja terjadi karena aktivitas kegiatan menjelang buka puasa.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Bagaimana Pramono-Rano berencana meningkatkan pendapatan Jakarta? Pramono mengatakan, Jakarta tidak boleh lagi bergantung dari retribusi Jakarta harus punya sumber pendapatan baru. 'Saya akan buat Jakarta Funding. Saya yakin APBD Jakarta cukup dana akan saya buat lebih sehat dan transparan,' kata Pramono.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjabarkan, pendapatan pajak Jakarta turun dari Rp50,17 triliun menjadi Rp22,5 triliun, tinggal 45 persen. Anggaran Jakarta turun dari Rp87,9 triliun menjadi Rp47,2triliun, atau tinggal 53 persen.
"Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp40 triliun," ujarnya.
Konsekuensinya, Anies mengungkapkan, keputusan relokasi anggaran harus diambil, karena dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka harus dilakukan relokasi, pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung.
"Semua harus mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis. Itu konsekuensinya, karena tidak ada pilihan," terangnya.
Saat ini di Jakarta, kasus positif Covid-19 di Jakarta bertambah 124 menjadi 7.053 orang pada Jumat ini. Angka ini lebih tinggi 21 orang dibanding penambahan sehari sebelumnya yang menembus 103 orang.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, dari 7.053 orang positif Covid-19, 1.807 orang dinyatakan telah sembuh dan 517 orang meninggal dunia. Kemudian, 2.006 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.723 orang menjalani isolasi mandiri di rumah.
"Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 13.887 orang. Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ada 9.959 orang," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Realisasi pendapatan negara pada Mei 2024 tersebut anjlok 7,1 persen secara year on year (yoy).
Baca SelengkapnyaSaat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat ekonomi Jakarta naik dan angka kemiskinan di DKI Jakarta turun di era Pj Gubernur DKI Heru Budi.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaUang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca SelengkapnyaPajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca SelengkapnyaTerdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.
Baca SelengkapnyaHingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaBPS Jakarta mencatat angka penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024
Baca Selengkapnya