Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anies Tantang Ahok Jelaskan Kenapa Kontribusi Pengembang Harus 15 Persen

Anies Tantang Ahok Jelaskan Kenapa Kontribusi Pengembang Harus 15 Persen Pembangunan di Pulau Reklamasi. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan angkat bicara soal biaya kontribusi tambahan di Pulau Reklamasi. Yaitu, rencana biaya sebesar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang wajib dibayar pengembang pada era mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

Anies menilai, angka 15 persen yang diusulkan Ahok harus kembali dicermati.

"Coba tanyain kenapa kok 15, kenapa kok gak 17 (atau) 22 persen, apa dasarnya? Yang kedua, jelaskan juga kenapa kok dulu gagal? Jangan salahkan yang sekarang. Kan ada PKS, perjanjian kerjasama, kenapa nggak dibereskan?" ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/6).

Dia mengatakan, asal-usul keluarnya angka tersebut harus diperjelas. Sebab, usulan Ahok mengenai NJOP tersebut pada akhirnya juga terhenti di tingkat DPRD DKI sehingga tidak pernah disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Ahok sendiri memperkirakan DKI Jakarta bisa meraup hingga Rp 100 triliun per tahun melalui uang kontribusi tersebut. Namun, Anies melontarkan pertanyaan kembali tentang mengapa bayaran kontribusi tersebut harus ditentukan pada angka 15 persen.

"Menurut saya harus dijelaskan kenapa 15 persen, kenapa nggak 17, 22? Kan itu harus jelas bukan? Kita ini pemerintah, kalau pemerintah itu bekerja menggunakan rujukan," ucap Anies.

"Itu pertanyaan saya. Jadi ketika diangkat soal persen, tanyakan kepada yang menginisiasi dulu mengapa 15?" lanjutnya.

Selain itu, Anies juga menyinggung tentang biaya denda bangunan untuk pengembang di Pulau Reklamasi. Menurutnya, besar denda yang dikenakan kepada pengembang saat ini sudah sesuai dengan aturan.

"Mungkin kah pemerintah kasih denda sesuai tidak sesuai aturan? Pertanyaan balik. Semua sesuai aturan. Justru menurut saya kita harus melakukan revisi atas banyak besaran-besaran denda dalam banyak hal, dari mulai parkir sampai urusan bangunan," tutur Anies.

"Terlalu banyak denda yang nilainya sudah kedaluwarsa. Tapi kalau pemerintah memberikan denda tidak bisa pakai selera. Suka atau tidak, itu ada ketentuannya," tutup dia.

Reporter: Ratu Annissa Suryasumirat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Minta Kebijakan Aturan Pembebasan PBB-P2 Disosialisaskan: Supaya Tidak Terkejut
Anies Minta Kebijakan Aturan Pembebasan PBB-P2 Disosialisaskan: Supaya Tidak Terkejut

Anies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.

Baca Selengkapnya
Anies Tolak Wacana Evaluasi Kebijakan Penggratisan PBB NJOP di Bawah Rp2 M: Cara Usir Warga Miskin Jakarta
Anies Tolak Wacana Evaluasi Kebijakan Penggratisan PBB NJOP di Bawah Rp2 M: Cara Usir Warga Miskin Jakarta

Anies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Momen Anies Baswedan Blak-blakan Bobrok Jakarta
VIDEO: Momen Anies Baswedan Blak-blakan Bobrok Jakarta

Bakal Calon Presiden yang juga Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan blak-blakan, ungkap bobrok ibu kota Indonesia.

Baca Selengkapnya
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies

Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan

Baca Selengkapnya
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI

Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.

Baca Selengkapnya
Jubir Anies Sindir Ahok dan Jokowi: Mereka Gusur Orang
Jubir Anies Sindir Ahok dan Jokowi: Mereka Gusur Orang

Anies tidak pernah melakukan hal itu saat menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi

Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini

Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan: NasDem dan TV-nya Gebukin Saya Bertahun-tahun, Kini Dukung Jadi Capres
Anies Baswedan: NasDem dan TV-nya Gebukin Saya Bertahun-tahun, Kini Dukung Jadi Capres

NasDem melihat apa yang dikerjakan Anies di Jakarta menjadi pemicu untuk bisa melakukan perubahan.

Baca Selengkapnya
Ungkit saat di Jakarta, Anies Minta Penentuan Upah Buruh Pakai Prinsip Keadilan
Ungkit saat di Jakarta, Anies Minta Penentuan Upah Buruh Pakai Prinsip Keadilan

Anies menyampaikan, bila kenaikan UMP buruh tidak menggunakan prinsip keadilan, maka akan timbul ketimpangan.

Baca Selengkapnya
Heru Minta Tidak Jadi Kambing Hitam, Anies: Biar Rakyat Yang Menilai
Heru Minta Tidak Jadi Kambing Hitam, Anies: Biar Rakyat Yang Menilai

Anies merasa tak perlu memberikan penilaian terkait Pemprov DKI.

Baca Selengkapnya
FOTO: Bertemu Pramono Anung-Rano Karno di Taman Semanggi, Ahok Kasih Saran ini Jika Terpilih Gubernur Jakarta
FOTO: Bertemu Pramono Anung-Rano Karno di Taman Semanggi, Ahok Kasih Saran ini Jika Terpilih Gubernur Jakarta

Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung-Rano Karno membahas dinamika Jakarta bersama Ahok sebagai bekal maju pada Pemilihan Gubernur.

Baca Selengkapnya