Apa kata Jokowi yang terus diserang?

Merdeka.com - Banyaknya isu-isu negatif yang ditujukan kepada calon gubernur (cagub) DKI Jakarta, Joko Widodo jelang putaran kedua pemilihan gubernur (pilgub) DKI, akhir-akhir ini makin sering terjadi. Beberapa kasus yang ditujukan kepada pria yang akrab disapa Jokowi itupun tidak tanggung-tanggung.

Mulai dari isu SARA yang digunakan pedangdut kondang, Rhoma Irama dalam ceramahnya di sebuah masjid dikawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat awal Agustus lalu, hingga kasus pelaporan dugaan korupsi yang dilakukan Wali Kota Solo itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini.

Sementara itu, tim advokasi pasangan Jokowi-Ahok, Denny Iskandar mengutarakan, siapa pun mempunyai hak untuk melakukan serangan-serangan tehadap pihak lainnya, terlebih dalam pertarungan pilgub.

"Iya menyerang itukan hak setiap orang juga. Jadi menyerang satu orang dengan orang lainnya menjadi haknya orang itu sendiri. Kami menerima segala kelebihan dan kekurangan, itu yang pertama," ujar Denny Iskandar, saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/8) malam.

Menurutnya, segala serangan yang ditimpakan kepada Jokowi, nantinya biarlah publik yang menilai atas apa yang terjadi.

"Jadi yang dimaksud menyerang sama yang diserangkan itu publik juga tahu, siapa yang diserang dan siapa yang menyerang. Apalagi saat ini tinggal dua pasangan saja yang tinggal bertarung," ucapnya.

Namun dia mengatakan, memang dari terpaan isu dan serangan-serangan yang ada, setidaknya hal itu dapat menggangu fokus pihaknya untuk menatap persoalan lainnya yang justru lebih penting.

"Iya sekurang-kurangnya memang menggangu, tapi kalau menguntungkan nanti kita lihat dampaknya kelak. Kalau menggangu iya terganggulah, ini saja tiba-tiba hari ini harus tiga persoalan terkait pemeriksaan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, saat ini, apapun serangan yang dilakukan berbagai pihak terhadap pasangan Jokowi-Ahok tidak akan melumpuhkan keinginan pasangan dengan nomor urut 3 itu untuk berjuang membangun Jakarta.

"Jadi harusnya bicaranya adalah di kekuatan pemilih, bicaranya adalah di TPS, bicaranya adalah saksi. Jangan dipikir kita diserang kaya begini terus akhirnya kita justru malah mundur, tidak. Kita tetap konsentrasi bagaimana persiapan logistik-logistik untuk jalannya putaran kedua," tegasnya.

Menurutnya, masih banyak hal-hal yang harus dipikirkan untuk menghadapi putaran kedua yang akan berlangsung 20 September mendatang.

"Cuma soal KPK inikan terlihat tendesius. Iya artinya persoalan di Solo ya di Solo, persoalan di Jakarta ya Jakarta. Iya masa si persoalan di Solo dibawa-bawa ke sini, seolah-olah itu akan menggangu persoalan pilgub. Jadi kalau persoalan itu di Solo ya selesaikan di Solo," pungkasnya.

Saat ini, kubu Jokowi-Ahok memang sedang disibukkan oleh berbagai serangan yang membuat tim advokasi Jokowi-Ahok mau tidak mau harus berhadapan dengan Panwaslu DKI Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Kamis (30/8) saja, tim advokasi Jokowi-Ahok harus memenuhi panggilan Panwaslu terkait pelaporan yang ditujukan kepada politisi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, kasus munculnya iklan yang mengindikasikan kampanye dan pelaporan dugaan korupsi Jokowi ke KPK oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam TS3 (Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia). (mdk/lia)