Follow
APBD 2015 belum diketok, pencairan KJP molor
Merdeka.com - Sudah pertengahan Januari, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI belum juga diketok. Dampaknya, pendanaan untuk beberapa program jadi tertunda untuk dicairkan, salah satunya Kartu Jakarta Pintar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, tahun ini untuk KJP dianggarkan Rp 2,2 triliun.
"KJP itu kan dana hibah jadi harus segera dicairkan kalau APBD DKI 2015 sudah diketuk. Kemarin lama pencairannya karena data dari Dinas Pendidikan belum sampai ke kami saat verifikasi," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/1).
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
Dia menambahkan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah melakukan verifikasi penerima KJP. Sedangkan pihaknya, hanya melakukan pengecekan nama-nama calon penerima KJP apakah sudah sesuai atau tidak. Sehingga tidak ada salah data dalam penyaluran dananya.
"Dana KJP masih sekitar Rp 400.000 per bulan. Namun akan dicairkan tiga bulan sekali. Saya rasa nilai tersebut sudah cukuplah," tutup Heru.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pencairan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Baca Selengkapnya
Per hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Pencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu.
Baca Selengkapnya
Pria yang akrab disapa Yongki ini menyebut, ongkos pengerjaan Tol Dalam Kota Bandung tidak bisa sepenuhnya mengandalkan APBN.
Baca Selengkapnya
Disdik DKI Jakarta saat ini pihaknya sedang dalam proses memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Amblasnya Jalan Olimo, Jakarta Barat sempat membuat kemacetan sepanjang 2 km.
Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca Selengkapnya