Follow
APBD dipangkas Kemendagri, Bank DKI batal dapat bantuan dari Ahok
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri memangkas pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2015 dari Rp 72,9 triliun menjadi Rp 69,28 triliun. Keputusan itu berdampak pada terganggunya rencana pemberian penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, bakal memberikan bantuan untuk PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan PT Mass Rapid Transit (MRT) dan Bank DKI. Dengan pemangkasan anggaran, berimbas pada PMP Bank DKI
"Ya, terpaksa (PMP) hanya untuk MRT dan Transjakarta," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/4).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
-
Bagaimana keuntungan deposito didapat? Semakin besar dana dan semakin lama waktu pencairan depositonya, akan semakin besar pula bunga yang akan didapatkan oleh nasabah.
-
Apa nama awal Gedung Bank Indonesia di Aceh? Sejarah Bangunan Gedung Bank Indonesia Aceh dulunya dikenal dengan Da Javansche Bank (DJB), terletak di Jalan Cut Mutia No 15.
-
Kenapa kebutuhan uang Bank Indonesia meningkat? 'Jumlah tersebut meningkat 12,5 persen, jika dibandingkan dengan kebutuhan uang dalam periode yang sama menjelang nataru di akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,4 triliun rupiah,' kata Erwin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12).
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
Ahok, sapaan Basuki, hanya mengeluarkan PMP sebesar RP 5,63 triliun untuk tahun ini. Dengan rincian, Rp 4,63 triliun diberikan kepada PT MRT Jakarta dan Rp 1 triliun diberikan kepada PT Transjakarta. Bila anggaran tak dipotong, sedianya Bank DKI mendapatkan PMP Rp 500 juta.
"Bank DKI juga minta kami tunda penerimaan deviden (bagi laba bersih), agar uangnya tetap cash flow. Jadi nanti deviden-nya dikasih kalau sudah ada PMP," tutupnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Bey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.
Baca Selengkapnya
Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca Selengkapnya
Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca Selengkapnya
Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca Selengkapnya
BPK rekomendasikan Wali Kota Banjarbaru agar meminta Kadisdik selaku penanggungjawab BOS lebih cermat
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya
Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca Selengkapnya
Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca Selengkapnya
Namun tarif Transjakarta dipastikan tidak akan terganggu dengan keputusan ini.
Baca Selengkapnya