APBD dipotong Kemendagri, Ahok tak bisa amankan pasokan beras

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, jika nilai APBD DKI sebesar Rp 72,9 triliun disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri, maka sebenarnya Pemprov DKI bisa menggunakan besaran anggaran itu guna mengamankan pasokan beras di DKI Jakarta. Dirinya menganggap hal itu sedemikian penting karena data yang dimiliki Pemprov DKI menunjukkan siklus kejadian serupa pada tiap tahunnya.

"Orang di Jakarta ini setiap 4 bulan selalu mengalami defisit beras," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/4).

Ahok menjelaskan, dalam rincian pagu anggaran APBD DKI 2015 sebesar Rp 72,9 triliun yang diajukan Pemprov kepada Kemendagri, terdapat alokasi anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT Food Station Tjipinang Jaya, sebesar Rp 1,5 triliun. Namun karena besaran APBD dipotong oleh Kemendagri sebesar Rp 3,6 triliun, Ahok mengatakan rencana PMP itu hanya bisa dialokasikan bagi 2 BUMD, yaitu PT MRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta, yang pendanaannya dianggap mendesak.

"Kita terima aja lah gimana maunya Kemendagri. Daripada kita enggak ada APBD," pungkasnya.

Diketahui, PT Food Station Tjipinang Jaya merupakan salah satu BUMD milik Pemprov DKI, yang sebelumnya ditargetkan bisa menguasai dan mengendalikan stok dan harga beras di Jakarta.

Pemprov DKI menilai, hal itu penting dilakukan guna menghindari peredaran beras di Jakarta, agar dikuasai tengkulak saat defisit beras empat bulanan itu terjadi.