APBD DKI 2017 disahkan, Ahok angkat tangan soal pembahasannya

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama tidak ingin terlalu banyak berkomentar soal pengesahan APBD DKI 2017. Diketahui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta baru saja mengesahkan peraturan daerah (perda) mengenai APDB 2017, sebesar Rp 70,19 triliun.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini tidak mengetahui apakah ada perubahan di APBD DKI setelah dirinya meninggalkan Pemprov DKI. Sebab saat ini kewenangan sepenuhnya diserahkan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono.

"Enggak tahu (ada perubahan). Yang jelas dia ada tambahan Rp 3 triliun memenuhi permintaan tambahan kan. Saya belum masuk," katanya di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (21/12).

Walaupun nantinya dia akan kembali masuk pada 11 Februari 2017, mantan Bupati Belitung Timur ini ragu akan dapat mengetahui isi APBD tersebut. Sebab sebelumnya, Sumarsono menyebutkan Ahok akan berhenti sementara karena menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

"Oh Pak Soni juga bilang saya enggak bisa masuk lagi kan," tutupnya.

Sebelumnya, Sumarsono mengatakan pihaknya tidak ingin membuang-buang waktu untuk pengiriman dokumen Perda APBD 2017. "Enggak usah buang-buang waktu sore ini akan diserahkan ke Kemendagri," kata Sumarsono, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/12).

Kemendagri akan mengkoreksi dokumen APBD 2017 dalam kurun waktu 14 hari kerja. Namun dirinya berharap agar koreksi yang dilakukan tidak memakan waktu lama. "Saya harap enggak perlu nunggu 14 hari sudah selesai," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Soni ini berharap pada awal Januari mendatang anggaran sudah bisa digunakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Pekan pertama Januari kami harapkan ini sudah bisa berjalan," ucapnya.

Soni menambahkan pengesahan APBD 2017, merupakan salah satu yang tercepat. Dirinya mengaku menjalin komunikasi yang baik dengan kalangan dewan dalam penyusunan APBD 2017 ini. Para legislatif juga sangat berupaya cepat dalam melakukan pembahasan.

"DPRD mau diajak bekerja keras, seminggu bisa paripurna 2-3 kali. Kalau DPRD nggak bisa seperti itu ya kami mundur jadwalnya. Jadi kerjasama yang baik dengan DPRD ini adalah kunci utama kenapa lebih cepat," tandasnya. (mdk/dan)