APBD DKI Seharusnya Untuk Penanganan Covid-19, Bukan Tambah Pendapatan Anggota DPRD

Merdeka.com - Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai tidak masuk akal. Pasalnya kenaikan anggaran tersebut dilakukan di masa pandemi Covid-19.

Pengamat dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mengatakan, kenaikan RKT ini jelas-jelas tidak memiliki argumen yang cukup kuat. Dari aspek manapun, dia menilai, kenaikan ini sangat tidak dapat dimaklumi.

Dia mengungkapkan, ada beberapa alasan mengapa DPRD DKI Jakarta seharusnya tidak menaikan RKT tersebut. Pertama, sudah bisa diprediksi bahwa kinerja DPRD 2021 tidak sepadat 2020 atau tahun 2019 berhubung karena kita masih terhimpit masalah Covid-19. Kedua, Jakarta Sendiri lebih banyak berkutat pada aspek PSBB. Jadi ketentuan untuk melakukan dan melaksanakan aktivitas di luar ruangan juga dicegah

"Ketiga, anggaran APBD juga berkurang. Seperti kita ketahui, APBD DKI hanya mengumpulkan anggaran sekitar setengah dari APBD normal DKI Jakarta. Sehingga dengan begitu kenaikan ini sangat tidak realistis," katanya saat dihubungi, Selasa (1/12).

Keempat, Ray menambahkan, Jakarta juga termasuk salah satu daerah yang paling banyak berutang ke pemerintah pusat. Sangat tidak patut anggaran utang dipakai untuk kepentingan dan kegiatan yang tidak semestinya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken surat perjanjian kerjasama pinjaman pemulihan nasional dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero. Pada perjanjian pinjaman ini, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pinjaman sebesar Rp12,5 triliun.

"Kelima, hingga tahun 2021, musibah Covid-19 nampaknya belum akan berujung. Dengan begitu dan sudah semestinya persentasi anggaran APBD DKI Jakarta harus sebesar-besarnya untuk kepentingan penanggulangan Covid-19," terangnya.

Melihat kondisi tersebut, dia berharap, Anies memiliki komitmen kuat agar dana daerah sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan publik.

"Di era Anies belum terjadi pembangunan yang signifikan. Infrastruktur yang sekarang berkembang lebih banyak merupakan warisan dari Gubernur-gubernur sebelumnya. Saya kira apa yang jadi ketegasan Ahok pada periode sebelumnya terhadap rencana anggaran yang tidak masuk akal untuk dicoret. Kita ingat jadi satu kata yang sangat populer dari Ahok, pemahaman nenek lho! Saya berharap Anis bisa setegas Ahok dalam hal ini," tutup Ray.

Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.

Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.

Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021. PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.

Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.

"Total nilai anggaran adalah Rp 888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11).