Follow
APBD Perubahan 2018 DKI Jakarta disahkan sebesar Rp 83,2 Triliun
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 sebesar Rp 83,2 triliun yang mengalami kenaikan sekitar Rp 6,1 triliun dari APBD murni 2018.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Rifkoh Abriani merinci, Belanja Daerah dari awalnya di APBD Penetapan sebesar Rp 71,1 triliun naik menjadi Rp 75 triliun dalam APBD Perubahan.
Kemudian, Pendapatan Daerah pada APBD penetapan mulanya sebesar Rp 66 triliun menjadi Rp 65,8 triliun dalam APBD Perubahan.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Kapan APBD Kaltim naik? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
-
Kenapa PDB per kapita Indonesia ditargetkan naik? Dia menyebut target ambisius ini mencakup peningkatan PDB sekitar Rp13.000 triliun. kata Dirgayuza dalam acara Economist Gathering INDEF, Jakarta, Senin (29/07). 'Nah, kita punya target selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PDB kita sebesar sekiranya kurang lebih Rp13.000 triliun. Jadi kita mau naik ke 35.500,' Menurut Setiawan, pencapaian target ini krusial untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
-
Apa yang membuat cadangan devisa RI meningkat? 'Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak. Faktor lainnya, jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar Rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.'
-
Apa yang paling signifikan di APBD Kaltim? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
"Untuk Belanja Daerah naik sebesar Rp 13,9 triliun, dari awalnya APBD Penetapan sebesar Rp 71,1 triliun menjadi Rp 75 triliun dalam APBD Perubahan," kata Rifkoh di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/9/2018).
Untuk pembiayaan daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp 4,1 milliar dari Rp 5,1 milliar menjadi Rp 9,2 milliar dalam APBD Perubahan. Perubahan nilai tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan yang mengalami kenaikan sebesar Rp 6,4 triliun mulai dari Rp 11 triliun menjadi Rp 17,4 triliun.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Tahun 2017 pada APBD Penetapan senilai Rp 6,8 triliun menjadi Rp 13,1 triliun. Kemudian nilai penerimaan pengembalian penyertaan modal daerah (PMD) tidak berubah yakni sebesar Rp 650 milliar.
Tak hanya itu, pinjaman MRT dalam bentuk pinjaman daerah sebesar Rp 3,6 milliar. Selanjutnya, perubahan nilai pembiayaan daerah juga diperoleh dari pengeluaran pembiayaan yang naik sebesar Rp 2,2 triliun dari Rp 5,9 triliun menjadi Rp 8,1 triliun.
Kenaikan pengeluaran pembiayaan diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1,5 triliun. Lalu pemberian pinjaman daerah, yang di dalam APBD Penetapan nol rupiah menjadi Rp717,9 miliar dalam APBD Perubahan.
"Ini merupakan dana talangan untuk membangun rumah DP nol rupiah," ucapnya.
Selanjutnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Parsetio Edi Marsudi menanyakan kepada anggota dewan mengenai persetujuan Raperda tersebut.
"Apakah raperda Perubahan APBD 2018 disetujui," kata Prasetio.
Dan anggota dewan langsung menyatakan setuju dan dilanjutkan dengan pengetukan palu oleh Ketua DPRD.
Reporter: Ika Defianti
Sumber : Liputan6.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
BPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca Selengkapnya
DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca Selengkapnya
Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca Selengkapnya
Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya