APBD Perubahan DKI Jakarta naik jadi Rp 83,26 triliun, ini rinciannya

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta tahun 2018 sebesar Rp 83,26 triliun. Angka tersebut naik Rp 6 triliun lebih dari APBD murni tahun 2018.

"Mengalami kenaikan sebesar Rp6,14 triliun atau sebesar 7,97 persen dari Rp77,11 triliun menjadi Rp83,26 triliun," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (26/9).

Anies menyebut, bertambahnya nilai tersebut karena di beberapa pos anggaran belanja daerah mengalami kenaikan. Namun, secara rinci di dalam setiap pos tersebut mengalami penambahan dan pengurangan.

Penambahan tersebut harus dilakukan untuk percepatan target Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Seperti halnya penyediaan permukiman layak huni ataupun pemberian penghargaan kepada atlet dan pelatih asal Ibu Kota yang berprestasi dalam perhelatan Asian Games ataupun Asian Para Games.

"Lalu pemberian bantuan operasional tempat ibadah, pemberian hibah untuk membantu saudara-saudara kita di Lombok, serta pembayaran utang daerah berdasarkan hasil audit BPK," ucap dia.

Pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD 2018 sebesar Rp 65,80 triliun. Itu telah mengalami penurunan sebesar Rp 220,05 miliar atau sebesar 0,33 persen jika dibandingkan dengan penetapan APBD 2018 yang sebesar Rp 66,02 triliun.

Untuk pos belanja daerah mengalami peningkatan menjadi Rp 75,09 triliun pada Perubahan APBD 2018. Itu telah mengalami kenaikan Rp 3,92 triliun atau 5,51 persen jika dibandingkan dengan APBD penetapan 2018 yang sebesar Rp 71,16 triliun.

Anies menjelaskan, untuk pengurangan anggarannya, dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas anggaran dengan mengalihkan anggaran yang tidak dapat diserap secara optimal sampai akhir tahun. Pengurangan anggaran tersebut salah satunya, kata dia, untuk pembangunan prasarana kali atau sungai dan kelengkapannya.

Lanjut dia, untuk pos penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD 2018 naik menjadi Rp17,45 triliun yang terdiri dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dan penerimaan penerusan pinjaman pemerintah pusat untuk Proyek MRT.

Tak hanya itu, Anies mengatakan dalam pos pengeluaran pembiayaan juga bertambah menjadi Rp8,16 triliun dari sebelumnya yang sebesar Rp5,94 triliun.

"Pengeluaran Pembiayaan sebagian besar digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang digunakan untuk penyediaan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan daging bersubsidi, pengembangan Sentra Primer Tanah Abang," tegas Anies.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com