Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Arah Kebijakan Baru OJK Soal Pengembangan Keuangan Berkelanjutan

Arah Kebijakan Baru OJK Soal Pengembangan Keuangan Berkelanjutan OJK. ©2013 Merdeka.com/Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2012-2025). Roadmap kedua ini memiliki agenda-agenda untuk menyelesaikan berbagai kendala di roadmap tahap I (2015-2019).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menjelaskan bahwa Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II fokus pada empat hal. Pertama adalah penyelesaian taksonomi hijau, sebagai pedoman dalam pengembangan produk-produk inovatif dan/atau keuangan berkelanjutan serta sustainable financial disclosure.

"Inisiatif ini juga sejalan dengan pengembangan regulasi mengenai pelaporan Industri Jasa Keuangan ke OJK," tutur Wimboh dalam ESG Capital Market Summit 2021 pada Selasa (27/7).

Orang lain juga bertanya?

Dalam mengembangkan Taksonomi Hijau, OJK secara aktif ikut serta dalam Financial Stability Board (FSB), khususnya terkait sustainable financial disclosure untuk lembaga jasa keuangan dalam FSB - Workstream on Climate Disclosures/WSCD dan ASEAN Taxonomy Board.

Fokus kedua yaitu pada pengembangan manajemen risiko bagi industri jasa keuangan, dan pedoman pengawasan berbasis risiko untuk pengawas dalam rangka menerapkan risiko keuangan terkait iklim.

Wimboh menjelaskan bahwa manajemen risiko saat ini telah menjadi pembahasan di tingkat internasional, terutama oleh negara-negara maju. Bahkan di bawah Uni Eropa akan dimasukkan dalam perhitungan pilar 1 perhitungan modal bagi perbankan.

Sementara itu, negara-negara berkembang termasuk di Asia Tenggara saat ini masih dalam tahap pembahasan dan memahami lebih lanjut hal tersebut. "Namun artikulasi kami terutama di ASEAN, kita sangat hati-hati dan terlalu dini memasukkan ini dalam pilar 1. Tapi kita akan siap-siap," jelasnya.

Kemudian fokus yang ketiga, mengembangkan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan feasible.

Fokus keempat adalah meningkatkan kesadaran dan pembangunan kapasitas untuk seluruh pemangku kepentingan. OJK akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan hal tersebut, serta memberikan pedoman untuk bisa dilakukan bersama-sama.

"Dalam rangka percepatan implementasi inisiatif keuangan berkelanjutan, OJK akan menyiapkan Task Force Keuangan Berkelanjutan dan bekerja sama dengan industri untuk menanggapi diskusi tentang Keuangan Berkelanjutan di forum nasional, regional dan global," tutur Wimboh.

OJK optimis melalui kerja sama dan koordinasi yang baik, maka penyusunan berbagai kebijakan dan regulasi serta implementasi di lapangan akan menjadi mudah apabila semua pihak memiliki bahasa yang sama terutama dalam taksonomi. "Dan mempunyai gerak langkah sinergi agar ini bisa berjalan dengan baik, dengan tujuan utama adalah bagaimana ini bermanfaat untuk ekonomi Indonesia pada khususnya," ungkapnya.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
OJK Luncurkan Roadmap Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, Ini Isi dan Tujuannya
OJK Luncurkan Roadmap Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, Ini Isi dan Tujuannya

Peluncuran ini sejalan dengan mandat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Baca Selengkapnya
Saat Bos OJK Curhat Sulit Eksekusi Kebijakan
Saat Bos OJK Curhat Sulit Eksekusi Kebijakan

Keberhasilan implementasinya bergantung pada kerjasama yang erat antara.

Baca Selengkapnya
Roadmap Fintech P2P Lending 2023-2028: Perkuat Pelindungan Konsumen dan Pembiayaan Produktif
Roadmap Fintech P2P Lending 2023-2028: Perkuat Pelindungan Konsumen dan Pembiayaan Produktif

Peluncuran roadmap ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri fintech peer to peer (P2P) lending.

Baca Selengkapnya
OJK Luncurkan Roadmap LBBTI, Benahi Pinjol Ilegal di Indonesia
OJK Luncurkan Roadmap LBBTI, Benahi Pinjol Ilegal di Indonesia

OJK resmi meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Baca Selengkapnya
Cerita OJK Butuh 11 Tahun Susun Peta Jalan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro
Cerita OJK Butuh 11 Tahun Susun Peta Jalan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 2024-2028.

Baca Selengkapnya
OJK Luncurkan Peta Jalan Pengembangan Industri Penjaminan, Penyaluran Kredit ke UMKM Bakal Lebih Mudah
OJK Luncurkan Peta Jalan Pengembangan Industri Penjaminan, Penyaluran Kredit ke UMKM Bakal Lebih Mudah

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyadari masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah soal akses pembiayaan.

Baca Selengkapnya
5 Strategi OJK Dorong Sektor Keuangan Penuhi Komitmen Ekonomi Hijau
5 Strategi OJK Dorong Sektor Keuangan Penuhi Komitmen Ekonomi Hijau

OJK persiapkan sektor keuangan untuk penuhi komitmen hijau Indonesia.

Baca Selengkapnya
Perbankan Syariah Dukung Pertumbuhan Ekonomi di Daerah
Perbankan Syariah Dukung Pertumbuhan Ekonomi di Daerah

Industri perbankan syariah telah menunjukk.an kinerja dan ketahanan yang baik termasuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi

Baca Selengkapnya
Begini Peta Jalan yang Disiapkan OJK buat Pemerintahan Baru
Begini Peta Jalan yang Disiapkan OJK buat Pemerintahan Baru

Beberapa parameter keuangan tumbuh positif pada posisi Juli 2024.

Baca Selengkapnya
OJK Kembali Cabut Izin 4 BPR, Ini Alasannya
OJK Kembali Cabut Izin 4 BPR, Ini Alasannya

Dian mengatakan OJK masih akan menutup sisa BPR yang bermasalah di tahun 2024.

Baca Selengkapnya
OJK Luncurkan 9 Peta Jalan IAKD untuk Pengembangan Keuangan Digital dan Aset Kripto
OJK Luncurkan 9 Peta Jalan IAKD untuk Pengembangan Keuangan Digital dan Aset Kripto

Industri IAKD memiliki kontribusi penting pada pembangunan nasional.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru OJK, Modal Inti Minimum BPR dan BPRS Jadi Rp6 Miliar Mulai Desember 2024
Aturan Baru OJK, Modal Inti Minimum BPR dan BPRS Jadi Rp6 Miliar Mulai Desember 2024

Aturan modal inti minimum ini efektif berlaku mulai Desember 2024.

Baca Selengkapnya