Follow
Atasi konflik dua rusun, tak seharusnya DPR panggil Jokowi
Merdeka.com - Konflik Rusun ITC Mangga Dua dan Rusun Graha Cempaka Mas seharusnya tidak perlu dibawa-bawa ke ranah politik. Sebab masalah tersebut berada di tangan para penghuninya, sehingga tak perlu melibatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo .
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohammad Sanusi mengungkapkan, seharusnya permasalahan dapat diselesaikan sendiri oleh Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS). Jika tidak memungkinkan, mereka bisa meminta pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan.
"Tidak perlu di bawa-bawa ke jalur politik. Kalaupun ada ketidakpuasan terhadap PPRS dan pengelola, hal itu biasa di alam demokrasi sekarang ini," jelas ketua Fraksi Partai Gerindra ini di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (19/2).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
Sanusi mengatakan, pernyataan itu dia ungkapkan sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie , di mana DPR akan memanggil Jokowi untuk menjelaskan kisruh di dua rusun tersebut. Dia menilai, pemanggilan oleh DPR terlalu berlebihan.
"Masalah internal PPRS seharusnya diselesaikan sesuai ADRT (Anggaran Dasar dan Rumah Tangga) mereka. Kalau tidak puas, dibawa saja ke jalur hukum," tutupnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Jaringan Nasional (Jarnas) 98, Sangap Surbakti merasa heran dengan sindiran Politikus PDIP Deddy Sitorus
Baca Selengkapnya
Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Masinton menegaskan pemerintah dan DPR harus mendengar suara rakyat dan mahasiswa.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca Selengkapnya
Deddy mengatakan seharusnya presiden tak boleh melakukan cawe-cawe
Baca Selengkapnya
Bahkan kata Deddy, sampai presiden dan mantan presiden 'turun gunung' untuk mendukung salah satu paslon
Baca Selengkapnya
PDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Akademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Baca Selengkapnya
Puan juga mempersilakan masyarakat memberikan penilaian dan menyuarakan aspirasi sesuai yang nuraninya.
Baca Selengkapnya
Trimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya