Aturan dilonggarkan, Ahok tetap larang PNS DKI rapat di hotel

Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendadak mencabut larangan menggunakan hotel untuk rapat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpandangan berbeda dengannya.

Basuki atau akrab disapa Ahok menegaskan, pihaknya berencana untuk melakukan penghematan. Untuk itu pejabat DKI Jakarta diharapkan menggunakan gedung yang ada.

"Kalau bisa gedung-gedung gede. Gedung wali kota gede-gede gitu ngapain lah pake hotel. Seribu orang juga masuk. Kami sih pengennya hemat duit lah," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/4) malam.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendadak mengeluarkan pernyataan yang berbeda 180 derajat dari pernyataannya di awal-awal menjadi menteri. Dulu dia melarang keras institusi pemerintahan menggelar acara baik rapat maupun seminar di hotel. Namun kini justru sebaliknya.

"Jika kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah itu berupa seminar, simposium, penyuluhan atau sosialisasi kebijakan boleh lakukan di hotel," kata Yuddy akhir pekan lalu.

Yuddy tidak mempermasalahkan itu selama kegiatan di hotel dikelola pemerintah dan pihak ketiga. Walau memperbolehkan menggelar kegiatan di hotel, Yuddy tetap meminta institusi pemerintah untuk berhemat.

Caranya, mengajak peran pihak ketiga untuk acara yang mendatangkan keuntungan besar bagi negara. Semisal seminar yang dihadiri investor. Tidak tanggung-tanggung, Yuddy memberikan lampu hijau sekalipun acara itu digelar selama sepekan penuh.

"Bila perlu kegiatan itu dilakukan satu minggu di hotel dengan menggunakan uang yang banyak dari pihak ketiga, tetapi asalkan pemerintah mampu menggunakan uang seefisien mungkin," katanya.