Bagaimana Nasib Program Rumah DP Rp0 Setelah Anies Tak Jadi Gubernur DKI?

Merdeka.com - Program hunian down payment (DP) 0 Rupiah merupakan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyita perhatian publik sejak pertama kali menjabat. Kala itu, program ini digagas untuk mengakomodir keinginan warga berpenghasilan pas-pasan untuk punya rumah di Jakarta.

"Kenapa kita ngotot dengan program ini? Supaya warga Jakarta terbawa eskalator sosial. Ini eskalator naik ke situ, terbawa ke atas juga. Di Jakarta itu separuh warganya tidak terbawa ke atas. Yang terbawa yang separuh lainnya. Ini kalau dibiarkan, bom waktu. Nampaknya sederhana keberpihakan itu," kata Anies saat hadir di acara silaturahmi dan ramah tamah pengurus Arsil Center di Komplek Perumahan DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan, pada 2018 silam.

Rusun pertama yang dibangun oleh Pemprov DKI adalah rusun sederhana milik (rusunami) di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Total ada 780 unit hunian yang terbangun di atas lahan 5.686 meter persegi. Diresmikan pada Agustus 2019 lalu.

Kemudian pada tahun 2022, Anies Baswedan kembali meresmikan 1.348 unit hunian down payment (DP) 0 Rupiah di Menara Kanaya, Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur, pada Kamis (8/9).

Ribuan unit hunian yang diresmikan ini terbagi dua, yaitu 868 unit di Menara Kanaya Nuansa Cilangkap yang berlokasi di Jl. Raya CIlangkap, Cipayung, Jawa Timur dan 480 unit di Menara Swasana Pondok Kelapa yang berlokasi di Jl. H. Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

"(Program DP 0) Ini menyasar kelompok masyarakat yang berpenghasilan Upah Minimum Provinsi (UMP) sampai 14,8 juta per bulan. Ini segmen masyarakat yang memiliki kemampuan membayar cicilan tetapi susah menabung untuk membayar DP. Ini kami bantu supaya mereka mendapat tempat tinggal yang permanen," kata Anies kala itu.

Melansir dari Instagram JakHabitat @jakhabitat, terdapat dua tipe hunian DP Rp0. Dua tipe tersebut adalah tipe studio dengan luas unit 23,8 m2 dan daya listrik 1.300 VA dan tipe dua kamar tidur dengan luas unit hunian 34,4 m2 dan daya listrik 1.300 VA. Bagi masyarakat yang berminat untuk memiliki hunian ini, bisa mendaftar melalui aplikasi SIRUKIM.

Selain itu, Rumah DP 0 Rupiah juga tersebar di beberapa lokasi, di antaranya; ada di Rusunami Bandar Kemayoran, Jakarta Utara, memiliki 30 unit rumah dengan ukuran 27 meter persegi.

Selanjutnya ada di Sentraland Cengkareng, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, sebayak 1 tower 166 unit.

Syarat Ikut Program Rumah DP 0 Rupiah

©2022 Merdeka.com/Imam Buhori

Hunian DP 0 Rupiah ini hanya bisa diisi oleh warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) DKI Jakarta.

Selain itu, calon penghuni belum memiliki rumah. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan yang diketahui oleh lurah setempat.

Syarat ketiga adalah tidak sedang menerima subsidi perumahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian bagi yang sudah menikah, wajib memiliki surat nikah atau akta nikah dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Selanjutnya calon penghui harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki keterangan penghasilan maksimal Rp14,8 juta. Terakhir, harus memenuhi syarat kredit sesuai persyaratan perbankan.

"Penghasilan maksimumnya adalah Rp14,8 juta. Rp14,8 juta ini adalah penghasilan maksimum keluarga, apakah dia sudah berkeluarga atau penghasilan suami istri. Jadi, yang suka salah persepsinya, ini adalah batasan maksimumnya, bukan minimum ya. Jadi meskipun sudah UMP, kalau screening bank-nya lolos, ya dapat. Gajinya besar, kalau pengeluarannya tinggi, artinya enggak lolos begitu," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko.

Anies Bersyukur Program DP 0 Rupiah Ramai di Medsos

©2022 Merdeka.com

Melihat hasil yang ada, Anies mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meramai program DP 0 Rupiah di seluruh media sosial.

"Kalau kontra (program ini) enggak ada, ramai aja di media sosial. Ini kami berterima kasih sekali pada semua yang meramaikan rumah DP 0 Rupiah ini sehingga menjadi tenar. Tanpa kami harus bayar agency untuk mempromosikan program DP 0 Rupiah," katanya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga bersyukur karena program DP 0 Rupiah menjadi populer dan beredar di mana-mana.

"Benar-benar berterima kasih sekali telah mempopulerkan DP 0 Rupiah sehingga ada di mana-mana sehingga kami bersyukur dan terbukti berjalan (dan) bisa memfasilitasi," ujarnya.

Anies Turunkan Target Jumlah Unit Rumah DP 0 Rupiah

©2019 Liputan6.com/Herman Zakharia

Tetapi, di akhir masa jabatannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menurunkan target pembangunan hunian rumah DP Rp0 menjadi 9.081 unit dari yang sebelumnya berjumlah 232.214 unit. Target baru ini tercatat dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, penurunan target tersebut karena menyesuaikan dengan masa bakti Penjabat (Pj) Gubernur pengganti dirinya.

"Itu kan nanti harus disesuaikan dengan masa waktu Pj Gubernur. Pj Gubernur kan cuma dua tahun ya kan. Beda kalau Anies-Sandi, (Anies) sama saya. Kan 5 tahun itu waktu yang cukup untuk membangun," kata Riza ketika ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, pada Minggu (25/9).

Menurut Riza, RPD akan dilaksanakan oleh Pj sehingga ia menyerahkan seluruh keputusan selanjutnya.

"Itu kan nanti harus disesuaikan dengan masa waktu Pj Gubernur. Pj Gubernur kan cuma dua tahun ya kan. Beda kalau Anies-Sandi, (Anies) sama saya. Kan 5 tahun itu waktu yang cukup untuk membangun," kata Riza ketika ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, pada Minggu (25/9).

Menurut Riza, RPD akan dilaksanakan oleh Pj sehingga ia menyerahkan seluruh keputusan selanjutnya.

"Ya kan nanti yang melaksanakan Pj Gubernur. Nanti kita akan serahkan kembali pada Pj tersebut. Kalau dirasa nanti bisa dicarikan solusinya dan tindak lanjutnya, bisa lebih baik, lebih banyak lagi, kami bersyukur," tambah Riza.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyayangkan penurunan drastis target pembangunan rumah DP 0 Rupiah. Meskipun dia meyakini penyebab utamanya dalam keberlanjutan program tersebut soal pendanaan.

"Jadi secara implementatif kebijakan itu memang nggak bisa dilaksanakan dengan baik karena kan berat pembiayaannya dan tentu dalam hal ini juga bagaimana pemerintah," kata Trubus, kepada merdeka.com, Senin (26/9).

Trubus juga menyesalkan program rumah DP 0 Rupiah terkesan hanya menjadi icon dalam kampanye Anies saat Pilgub 2017 lalu. Tapi, dalam penerapannya, justru gagal memenuhi target yang direncanakan pada awal digagas.

Terkait alasan Pemprov DKI menurunkan target pembangunan karena menyesuaikan dengan masa bakti Penjabat (Pj) Gubernur, menurut Trubus harusnya hal itu tidak menjadi pilihan beralasan. Padahal menurutnya, program itu masih bisa dilanjutkan pemimpin selanjutnya.