Bahas APBD 2016 DKI, Djarot ajak makan Menteri Tjahjo di Balai Kota
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat baru saja menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Balai Kota, Jakarta Pusat. Ketika ditanya perihal kedatangan dan pembahasan yang dilakukan, Tjahjo yang mengenakan baju batik berwarna merah bergaris itu mengaku hanya diundang makan oleh Djarot.
Jawaban Tjahjo kemudian mendapat respon dari Djarot, dia mengatakan, ingin bersilaturahmi karena dahulu Tjahjo adalah Sekretaris Jenderal DPP PDI-P. Djarot diketahui merupakan kader partai PDI-P.
"Saya ke sini diundang makan siang," kata Tjahjo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (29/12).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Bagaimana KLHK menilai rehabilitasi DAS? Mereka melakukan penanaman sampai tiga tahun. Nanti dinilai berhasil dengan diserahkan oleh Gubernur di Bangka Belitung,' kata Muchtar.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Kenapa DKI Jakarta diganti jadi DKJ? DKJ adalah Kepanjangan dari Daerah Khusus Jakarta Diubah Setelah Pindah IKN.
"Beliau ini sekjen saya dulu," saut Djarot menanggapi jawaban Tjahjo.
Lebih lanjut, selain diundang makan, Tjahjo juga mengaku melakukan pembahasan mengenai perkembangan proses evaluasi draf Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 yang sedang dilakukan.
Terkait APBD DKI 2016, politisi PDIP menilai draf APBD ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Menurutnya, draf APBD tersebut sudah proporsional dan anggarannya sudah sesuai dengan program-program prioritas yang diharapkan Kemendagri.
"Membahas APBD, Ada kemajuan dibandingkan tahun yang lalu, Pak Gubernur sudah merespon baik ada percepatan. Kami minta pada Pak Wakil Gubernur untuk 31 Desember sebenarnya harus sudah bisa selesai," jelasnya.
Disinggung mengenai kemungkinan pembahasan partai saat sedang makan siang. Tjahjo berdalih dan engga berkomentar lebih detil. Dia mengaku hanya membahas makanan dan tidak membahas persoalan partainya.
"Ya ada hal yang umum ada hal yang enggak umum boleh boleh aja. Ya ngomongin sambel ngomongin sop buntut," tandas Tjahjo.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat membahas RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaDito juga menjawab kabar sejumlah tokoh yang bakal masuk kabinet Prabowo Gibran
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar makan malam bersama Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaHeru dinilai sukses mengintegrasi transportasi umum di Jakarta.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca SelengkapnyaJabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta resmi diperpanjang.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya