Bansos Covid-19 Dinilai Makin Lemah, DPRD DKI Malah Minta Naik Pendapatan

Merdeka.com - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyayangkan adanya usulan kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta. Seharusnya, dia menilai, APBD DKI 2021 masih harus fokus pada penanganan dan dampak dari pandemi Covid-19.

Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.

Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.

Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

"Kenaikan ini berlebihan, harusnya sekarang di tengah pandemi Covid-19 sense of crisis itu yang diutamakan. Kalau enggak ada itu gimana? sekarang fokus aja ke Covid-19, untuk pengentasan Covid-19," kata Trubus saat dihubungi merdeka.com, Kamis (3/12).

Dia menjelaskan, saat ini banyak usaha dan masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya menyiapkan anggaran untuk memastikan adanya jaring sosial dan bantuan selama pengentasan virus asal Wuhan, China tersebut.

"Sekarang itu bansos aja makin lemah. Harusnya bansos diperkuat lagi. Jaring pengaman sosialnya, bantuan sosial tunai," terangnya.

Trubus meminta, DPRD DKI Jakarta untuk terbuka dalam pembahasan Rancangan APBD DKI Jakarta 2021. Harapannya ini dapat meningkatkan kepercayaan publik pada legislatif dalam mengawal dan mengelola anggaran daerah.

Saran saya, penyusunannya kan masih tertutup, tidak ada transparansi, publik mau akses juga enggak bisa. Kalau memang enggak ada mainan apa apa ya dibuka aja ke publik. Dibuka aja. Kedua, pertanggungjawaban publiknya bagaimana? Targetnya bagaimana? Pengajuan berapa?" tutupnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021. PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.

Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.

"Total nilai anggaran adalah Rp888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11).