Bantah ditegur Ahok, Djarot tegaskan dukung 'Pasukan Oranye'

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membantah dirinya kena tegur Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam rapat pimpinan. Hal itu terkait ucapannya yang mengkritik keberadaan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

"Enggak kok. Emang kenapa?" katanya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (18/4).

Bahkan, Mantan Wali Kota Blitar ini membantah adanya beda pendapat antara dirinya dengan Ahok. Padahal sebelumnya, dia menganggap bahwa adanya pasukan oranye tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi warga Jakarta.

"Enggak ada yang beda kok. Enggak ada," tuturnya.

Namun dalam rapim, Djarot mengatakan, Ahok sempat menanyakan dirinya perihal perbedaan pendapat tersebut.‎ Dan dia kembali mendukung program PPSU tersebut dengan harus mengajak masyarakat.

"Misalnya tentang pekerja PPSU. Aku bilang itu tetap diperlukan. Tetapi masyarakat jangan cuek. Turut membantu dong. Kalau bersama-sama kan bisa cepat. Itu saja yang saya jelasin," ujarnya.

Menurutnya, pernyataan sebelumnya dikeluarkannya bukan karena tak setuju adanya petugas PPSU. Tetapi, dia ingin keberadaan petugas PPSU jangan membuat masyarakat manja. Kebersihan lingkungan depan rumahnya jangan diserahkan ke PPSU, karena dapat dikerjakan sendiri.

"Bukan enggak setuju PPSU. Saya setuju dengan PPSU, karena itu dibutuhkan. Tapi masyarakat harus membantu. Jangan semua diserahkan ke PPSU. Terutama di depan rumah sendirilah. Kan masih banyak yang melihat saja. Begitu saya pikir," tutupnya.

Program kebersihan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama‎, Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) telah membawa dampak negatif bagi warga Jakarta. Sebab budaya gotong royong, seperti kerja bakti pada akhir pekan akhirnya hilang.

Diberitakan sebelumnya, Djarot mengatakan,‎ dengan adanya pasukan oranye ini cenderung menyebabkan warga menjadi manja. Alhasil kini warga Jakarta cenderung malas melakukan kerja bakti, lantaran semua sudah dibersihkan PPSU.

"Budaya gotong royong jangan sampai hilang. PPSU itu bisa mematikan gotong royong loh.‎ Warga jadi tergantung pada PPSU. Warga jadi manja. Terus ketika menemukan, apa-apa langsung lapor. Kemudian lurahnya yang kena dan gaji dipotong. Kan kasihan kalau begitu," jelasnya di Jakarta, Sabtu (16/4).

Seharusnya, Djarot menilai, keberadaan PPSU hanya membantu warga dalam merawat prasarana dan saran umum. Bukan sebaliknya, di mana PPSU memegang peranan utama dalam menjaga itu semua.

"Jangan semua diserahkan kepada PPSU, tetapi warga bergotong royong bersama PPSU. Seperti‎ kerja bakti yang diadakan setiap hari Minggu di lingkungan. Warga harus turun tangan, tidak mengandalkan PPSU," tutup mantan Bupati Blitar ini.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama telah mempekerjakan sebanyak 33.099 PPSU pada Agustus 2015 lalu. Mereka ditugasi secara khusus untuk mewujudkan Kota Jakarta yang modern dan tertata rapi. PPSU ditempatkan di tiap kelurahan di Jakarta.

Ahok menugaskan PPSU untuk mewujudkan Jakarta bersih dan tidak ada puntung rokok yang berserakan. Mereka juga bertugas meminimalisir genangan ketika hujan turun. PPSU ini memperoleh gaji sebesar upah minimum provinsi, yaitu Rp 3,1 juta per bulan. Mereka juga mendapat fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.