Bantah DPRD, Ahok pastikan suntikan dana untuk LRT tak bermasalah

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, bakal menyuntikkan dana Rp 7,7 triliun ke PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) untuk mempercepat proyek LRT. Dana itu masuk sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan tak melanggar karena telah diatur dalam Perda nomor 12/2004.

Untuk penyertaan modal itu, kata Ahok, pihaknya juga akan menerbitkan surat keputusan gubernur, yang mengatur tentang BUMD mana yang berhak menerima penyertaan modal tersebut.

"Jadi pemberian modal untuk PT Jakpro itu wewenang saya," ujar Ahok, sapaannya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/7).

Ahok menegaskan, PT Jakpro berhak memperoleh penyertaan modal Rp 10 triliun sesuai Perda itu. Sebab selama ini, PT Jakpro baru menerima Rp 2,3 triliun, sementara Rp 7,7 triliun sisanya belum diserahkan.

Ahok pun sangat yakin, penyertaan modal kepada PT Jakpro ini tak akan sia-sia, karena dikucurkan untuk mempercepat pembangunan proyek kereta ringan cepat atau Light Rail Transit (LRT).

"Saya baru salah kalau saya kucurkan uang untuk PT Jakpro lebih dari Rp 10 triliun. Kalau dia udah dapat uangnya, terus mau bangun LRT, boleh saja. Asalkan dia harus lelang pembangunannya," pungkasnya.

Diketahui, DPRD DKI sebelumnya sempat memprotes kebijakan Ahok yang mengucurkan dana untuk PT Jakpro ini. Mereka menilai Gubernur DKI itu melakukan manuver keliru, karena memberikan penyertaan modal pemerintah untuk BUMD, tanpa melalui landasan hukum yang jelas.