Bantah lambat, Ahok pastikan draf usulan KUA-PPAS 2016 rampung 90%
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan draf usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 hampir rampung.
Sebelumnya, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 molor dari jadwal karena Basuki diketahui masih mengubah-ubah KUA-PPAS DKI 2016.
"Kalau anggaran sebetulnya sampai malam ini 80-90 persen sudah selesai," kata Basuki di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (26/11).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa itu budgeting? Budgeting adalah proses merencanakan keuangan dengan bijaksana.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
Pria yang akrab disapa Ahok ini juga menampik bahwa ia dan jajarannya lamban dalam menyusun draf usulan KUA-PPAS. Ahok mengklaim, selama ini dirinya kerap lembur guna mengefisiensikan anggaran-anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran dan cenderung pemborosan.
"Saya sudah sampaikan ke teman-teman DPRD, saya bukan lambat, saya hanya ngurangin supaya dapat uang untuk pembangunan," tandasnya.
Meski demikian, Ahok mengklaim bahwa pihak DPRD DKI tidak terlalu mempermasalahkan molornya pengesahan KUA-PPAS 2016 tersebut. Untuk itu, mantan Politisi Gerindra ini menambahkan draf usulan tersebut akan diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI pada senin, (30/11).
"Enggak ada. DPRD enggak masalah, Senin kita masukkan," jelas mantan Bupati Belitung Timur ini.
Seperti diketahui, pada Sabtu, (21/11) kemarin, Pemprov DKI bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI mengadakan rapat penyelarasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD DKI memutuskan untuk menunda Rapat Banggar hingga Senin (23/11) karena masih terdapat anggaran siluman dalam usulan anggaran dan belum dimasukkannya draft anggaran dari tiap dinas ke dalam sistem e-budgeting.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaRapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca SelengkapnyaDari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.
Baca SelengkapnyaSalah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Baca SelengkapnyaTaryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan bercerita masih minimnya anggaran yang di kementerian yang dipimpinnya
Baca Selengkapnya