Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bantah Risma, Pemkot Jakpus Sebut Tak Ada ASN di Kawasan Elite Menteng Terima Bansos

Bantah Risma, Pemkot Jakpus Sebut Tak Ada ASN di Kawasan Elite Menteng Terima Bansos Mensos Risma Berkunjung ke Lokasi Banjir di Sibolangit. ©2021 Merdeka.com/Yopi Makdori

Merdeka.com - Pemerintah Kota Jakarta Pusat menegaskan tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif tinggal di wilayah Menteng yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

"Saya cek tidak ada ASN yang terima, mungkin pensiunan. Kalau pensiunan bekas penjaga sekolah ya itu ASN juga. Bu Menteri juga perlu cek ASN-nya siapa, aktif atau tidak?," kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi, dilansir Antara, Jumat (19/11).

Pernyataan tersebut menanggapi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengungkapkan terdapat 28.965 ASN aktif diduga menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mensos juga menyebutkan ada salah satu ASN yang tinggal di wilayah Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), turut menerima bansos tersebut. Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat membantah.

Orang lain juga bertanya?

"Tidak ada, kalau terbukti kita sudah coret datanya. Itu kan data dari Kemensos, tidak dari kita, kecuali dari DKI punya, kita cari," kata Irwandi.

Menurut Irwandi, data penerima bantuan sosial tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Karena itu, Kemensos perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kota hingga tingkat kelurahan untuk memverifikasi penerima bantuan sehingga tidak salah sasaran.

"Data dari Kemensos itu 'top down' bukan dari DKI punya, apalagi dari kita. Makanya Kemensos perlu duduk bareng dengan pemda, dengan wali kota, dengan wilayah, lurah, camat, RT biar tidak salah sasaran," kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan perlu ada pemeriksaan lebih dalam apakah ASN tersebut sengaja curang untuk mendapat bantuan sosial (bansos).

Menurut dia, sanksi atau hukuman bagi ASN penerima bansos perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, Tjahjo menilai perlu ada tinjauan terkait pemutakhiran data penerima bansos sehingga hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerima bantuan.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos
Kata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos

Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).

Baca Selengkapnya
KPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
KPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Sengit Mensos Risma dengan DPR soal Data Kemiskinan Tak Valid
VIDEO: Sengit Mensos Risma dengan DPR soal Data Kemiskinan Tak Valid "Saya Bisa Buktikan!"

Salah satu anggota DPR menanyakan ketidaksesuaian data kemiskinan milik Kemensos

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Coret 771 Penerima KJMU, Ada yang Punya Aset Capai Rp1 Miliar Hingga Mobil
Pemprov DKI Coret 771 Penerima KJMU, Ada yang Punya Aset Capai Rp1 Miliar Hingga Mobil

Temuan tersebut merupakan hasil pemadanan yang dilakukan terhadap penerima KJMU tahap 2 tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini
Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini

Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini

Baca Selengkapnya
Dukcapil Buka Suara Terkait KTP Dua Putra Anies Baswedan Dicatut Dukung Calon Independen Pilgub Jakarta Dharma Pongrekun
Dukcapil Buka Suara Terkait KTP Dua Putra Anies Baswedan Dicatut Dukung Calon Independen Pilgub Jakarta Dharma Pongrekun

NIK dua putra Anies Baswedan sebelumnya diduga dicatut seolah-olah mendukung calon independen gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
12 Ribu NIK ASN DKI Jakarta Terancam Dinonaktifkan
12 Ribu NIK ASN DKI Jakarta Terancam Dinonaktifkan

Budi juga menyebutkan, saat ini terdapat 11.337.563 warga yang tinggal di Jakarta dan akan terus bertambah seiring dengan mobilitas penduduk yang dinamis.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).

Baca Selengkapnya
KPU Jelaskan Verifikasi Calon Independen Pilkada Jakarta, Ada Data KTP Anak Anies tapi Tak Mendukung
KPU Jelaskan Verifikasi Calon Independen Pilkada Jakarta, Ada Data KTP Anak Anies tapi Tak Mendukung

Kabar pencatutan NIK KTP warga seolah mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana itu sebelumnya viral di media sosial.

Baca Selengkapnya
Penjelasan KPU Jakarta Soal KTP Anak Anies Dicatut Jadi Syarat Dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana
Penjelasan KPU Jakarta Soal KTP Anak Anies Dicatut Jadi Syarat Dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana

Sejauh ini pihaknya sudah mengecek status dukungan dua anak Anies.

Baca Selengkapnya
Jawaban Heru Budi soal Isu 90 Persen Penyandang Disabilitas Belum Dapat Bansos
Jawaban Heru Budi soal Isu 90 Persen Penyandang Disabilitas Belum Dapat Bansos

Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah sebanyak 4.723 atau 90 persen penyandang disabilitas di Cakung yang belum mendapatkan bansos.

Baca Selengkapnya