Follow
Bantah Taufik, Ketua DPRD sebut semua anggota diundang Kemendagri
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang APBD DKI Jakarta 2015. Untuk itu turut pula diundang anggota DPRD DKI Jakarta untuk melakukan fungsi pengawasan.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, seluruh anggota dewan telah mendapatkan undangan dari Kemendagri. Namun, memang tidak dapat dipungkiri undangan diterima secara mendadak.
"Semua anggota dewan diundang kok. Cuma emang datengnya mendadak," ungkapnya di Kantor Kemendagri, Kamis (2/4).
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Siapa yang mengawasi kinerja Kemenkumham? Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.
Dia menjelaskan, kehadiran anggota legislatif bukan untuk ikut melakukan evaluasi terhadap Rapergub yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Melainkan untuk melihat dan mengamati berjalannya proses evaluasi.
"Kami datang untuk menjalankan proses pengawasan aja," tutupnya.
Berbeda dengan Prasetyo, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengungkapkan, tidak hadir ke Kemendagri karena tidak mendapatkan undangan. Bahkan dia bingung siapa sebenarnya yang diundang.
"Sampai saat ini kami tidak menerima undangan. Terus DPRD yang diundang ini yang mana? Semua? Pimpinan? Atau Banggar (Badan Anggaran)?" tegasnya saat dihubungi.
Untuk diketahui, rapat evaluasi ini sudah berlangsung semenjak pukul 10.30 WIB. Nampak beberapa kursi telah disediakan oleh Kemendagri untuk anggota dewan. Namun bangku tersebut tidak terisi penuh.
Sebab yang hadir dalam rapat kali ini di antaranya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, Anggota Fraksi NasDem Bestari Barus, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Syarial dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dek Gam menyatakan akan komitmen menjaga marwah Legislatif.
Baca Selengkapnya
Rapat kali ini membahas terkait evaluasi fungsi pengawasan terhadap internal KPK.
Baca Selengkapnya
Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).
Baca Selengkapnya
Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik demi kepentingan dan kemajuan warga Jakarta.
Baca Selengkapnya
Kekompakan akan diutamakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan.
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan ini terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 98-PKE-DKPP/VII/2023.
Baca Selengkapnya
Rapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.
Baca Selengkapnya
Rapat pleno Pembahasan RUU yang akan di Carry Over kepada Anggota DPR Periode 2024-2029 digelar.
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya
Puan Maharani bertugas sebagai ketua DPR. Dengan empat wakil ketua yang memimpin bidang tertentu.
Baca Selengkapnya
"Mba Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata dengan apapun enggak pernah," Adian Napitupulu
Baca Selengkapnya