Bantuan Dana Parpol di DKI Meningkat Dua Kali Lipat
Merdeka.com - Dana bantuan partai politik DKI Jakarta untuk tahun 2020 naik dua kali lipat. Jika sebelumnya dana bantuan parpol untuk legislatif seharga Rp 2.400 per kursi ditambah menjadi Rp 5 ribu. Usulan ini diajukan Komisi A DPRD dalam rapat badan anggaran Senin malam (9/12).
"Penambahan dana parpol semula angkanya Rp 2.400 per suara menjadi Rp 5.000," ujar Mujiyono dalam rapat badan anggaran APBD DKI Senin malam.
Penambahan anggaran itu turut mempengaruhi usulan anggaran. Sebelum penambahan, anggaran bantuan parpol sebesar Rp 14 miliar, kini naik menjadi dua kali lipat menjadi Rp 27 miliar.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Kenapa dana Pemilu 2024 lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya? Perbedaan jumlah anggaran salah satunya disebabkan adanya kenaikan honorium Badan Adhoc, yakni petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
-
Kenapa Desa Sukojati dapat tambahan dana? Selain pengelolaannya baik, Desa Sukojati juga telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi dari KPK. Ini yang menjadi poin plus sehingga mendapatkan tambahan DD lebih besar dari lainnya,' urai Faishol.
-
Bagaimana DANA terus bertumbuh secara signifikan? Selain melalui jumlah penggunanya, pertumbuhan yang signifikan juga ditandai dengan melonjaknya jumlah UMKM mitra DANA Bisnis yang kini mencapai 700 ribu dan rata-rata transaksi harian yang meningkat sebesar 102 persen (YoY).
-
Apa dampak kenaikan gaji perangkat desa? Kenaikan gaji juga akan meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur desa. Ketika gaji yang diterima mencerminkan nilai dari pekerjaan yang dilakukan, perangkat desa akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
"Total tambahan Rp 14 miliar menjadi Rp 27 miliar," kata Mujiyono.
Diatur dalam PP
Pemberian bantuan keuangan untuk partai politik di setiap tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Untuk bantuan dana Parpol di tingkat Provinsi diatur dalam Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi
"Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat provinsi yang mendapatkan mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 sebesar Rp 1.200 per suara. Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp 1.200,00 per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan." (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat alokasi DAU di 2024 akan mengalami kenaikan di seluruh daerah.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Baca Selengkapnyaartai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaRincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya