Banyak Nakes Terhambat Akibat Warga Mau ke Jakarta Masih Tinggi saat PPKM Darurat

Merdeka.com - Pemerintah telah memberlakukan kebijakan PPKM Darurat di Jawa dan Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang. Hal ini dilakukan demi memutus penyebaran Covid-19 yang masih melanda Indonesia.

Namun, masih adanya sejumlah perusahaan yang berada di Jakarta tetap mempekerjakan karyawannya untuk bekerja di kantor atau Work From Office (WFO) dan warga yang melakukan aktivitas di luar rumah. Sehingga, masih tingginya mobilitas yang akan masuk ke Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, dengan masih tingginya mobilitas itu membuat para tenaga kesehatan dan pegawai bank menjadi terhambat untuk melakukan aktivitasnya.

"Masih banyak warga yang memaksakan dirinya masih mau jalan-jalan. Padahal sudah kita sampaikan, sudah kita sosialisasikan beberapa penjagaan. 28 titik termasuk jalan tol, yang boleh masuk cuma critical dan esensial," kata Yusri kepada wartawan, Senin (5/7).

"Yang terjadi hari ini, banyak saudara-saudara kita yang di sektor esensial yang 50 persen, kemudian di sektor critical terhambat. Terhambat oleh kendaraan-kendaraan yang sudah jelas tidak boleh untuk kerja atau dikasih libur khususnya non-esensial memaksakan diri untuk keluar, untuk masuk ke dalam Jakarta, untuk bermobilitas," sambungnya.

Masih tingginya mobilitas itulah, yang membuat banyak tenaga kesehatan dan pegawai bank yang terhambat untuk bekerja.

"Sehingga terhambat, banyak saudara-saudara kita sebagai petugas kesehatan yang harus kerja di rumah sakit, juga petugas bank yang diperbolehkan itu terhambat. Sehingga banyak keluhan kepada kami, ini jadi bahan evaluasi kami," ujarnya.

Ia pun menegaskan, untuk masyarakat yang masih bekerja di kantor Jakarta dan tidak melakukan pekerjaan secara Work From Home (WFH) diminta untuk segera laporkan kepada petugas.

"Sekali lagi kami tekankan, dua sektor itu yang diperbolehkan, sektor esensial dan critical. Yang non esensial sebaiknya tidak usah, kalau pun ada pimpinan atau perusahaannya yang memaksakan untuk kerja segera laporkan, kami akan tindak dan juga tim masih bergerak untuk mengecek, kalau masih menemukan yang non-esensial masih buka, kami akan tindak tegas," tegasnya.