Banyak Rusun Kosong, DPRD DKI Keberatan Sekolah jadi Ruang Isolasi Pasien Covid-19
Merdeka.com - Komisi E DPRD DKI yang membidangi pendidikan, keberatan adanya usulan gedung sekolah digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi tenaga medis dan pasien positif Covid-19. Dia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI memanfaatkan rumah susun yang masih kosong.
"Kita sih barusan sampaikan ke Pak Wagub bahwa coba itu ditinjau lagi supaya lebih spesifik lagi diutamakan jangan langsung ke sekolah dulu kan itu masih banyak Rusun yang kosong," kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, kepada merdeka.com, Selasa (21/4).
Iman menolak gagasan tersebut karena area sekolah dekat atau bahkan berada di tengah-tengah pemukiman warga. Tak dipungkiri, katanya, saat ini masih banyak warga yang menolak segala hal berkaitan dengan Covid-19.
-
Kenapa sekolah di lockdown? Menanggapi situasi ini, pihak sekolah segera mengambil langkah tegas dengan menerapkan lockdown selama 14 hari.
-
Kenapa beberapa orang menghindari rumah belakang masjid? Mereka beranggapan bahwa karena masjid merupakan tempat ibadah yang sakral, adanya kehidupan sehari-hari di dekatnya dapat mengganggu konsentrasi dan ketenangan ibadah.
-
Kenapa warga di Sukamulya merasa takut? Diungkap Maska, jika warga sekitar saat ini mengalami kondisi ketakutan karena topografi tanah di sana yang merupakan perbukitan. Mereka khawatir jika bukit yang ada di Kampung Tengah akan longsor.
-
Kenapa anak sekolah menolak sekolah? Menolak bersekolah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kecemasan, kelelahan, hingga masalah sosial atau emosional seperti bullying.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Apa yang Rektor Unika tolak? Namun permintaan itu ditolak. Rektor Unika menegaskan bahwa kampus harus menyuarakan kebenaran dan harus bersikap netral dalam politik.
Iman menyarankan, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta menyediakan hunian vertikal sebagaimana telah diberikan Pemprov kepada tenaga medis yaitu hunian sementara di Hotel Grand Cempaka.
Jika membutuhkan tempat yang lebih besar, Iman mengusulkan memanfaatkan stadion utama.
"Masih banyak. Bisa itu dimanfaatin, kalau memang perlu kalau saya coba aja stadion utama. Stadion utama itu ubah aja gitu jadi kamar-kamar kan bagus," usulnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengatakan data sejumlah sekolah yang akan difungsikan sebagai tempat tinggal tenaga medis dan isolasi pasien terkait virus Corona atau Covid-19 masih berbentuk usulan saja.
Dia menyebut daftar ratusan itu merupakan permintaan dari wilayah setempat dan belum mendapatkan verifikasi oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
"Untuk memastikan apakah fasilitas ini (lokasi yang diusulkan) sesuai dengan protokol sebagai tempat penampungan, dan lain-lain," katanya.
Susi menyebut lokasi yang diajukan tersebut belum tentu digunakan. Sebab harus berdasarkan hasil verifikasi dari Dinkes untuk penggunaannya.
"Untuk cadangan saja dan belum tentu juga dipakai. Kebanyakan pada di rumah (isolasi)," jelasnya.
Berbeda dengan DPRD DKI, Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak mendukung penggunaan fasilitas gedung sekolah di DKI sebagai tempat isolasi pasien positif virus Corona dalam rangka penurun angka korban Covid-19 di Jakarta.
"Mengingat DKI Jakarta jadi episentrum pandemi Covid-19 dan angka kemarin tertinggi di Indonesia. Penggunaan fasilitas sekolah untuk mengantisipasi semakin banyaknya korban termasuk anak-anak di Jakarta," kata Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait pada keterangan tertulisnya, Selasa (21/4).
Namun, Arist meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap menyeleksi mana saja gedung yang pantas untuk isolasi pasien positif corona. Dengan unsur kenyamanan dan keamanan seharusnya ruang-ruang itu bisa mempercepat angka kesembuhan pasien Covid-19.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemkot Jaktim Bakal Bangun Puskesmas Kelurahan Kayu Putih di Atas Lahan Ruang Terbuka
Baca SelengkapnyaPenjelasan Badan Otorita terkait surat perintah pembongkaran bangunan di kawasan IKN.
Baca SelengkapnyaBeberapa sekolah kekurangan siswa. Namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaWarga sebelumnya menggelar aksi solidaritas karena banyak siswa dari keluarga miskin tidak diterima SMA Negeri 4 Depok.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya"kita sudah dapat SK calon penghuni, sudah dapat nomor unit, terus mau ngapain di pindahkan ke Nagrak? terus kampung susun yang sudah jadi buat apa?”
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaPolisi menjelaskan aksi warga itu karena masyarakat menolak desa mereka ditempatkan etnis Rohingya.
Baca SelengkapnyaKehadiran mereka disambut sejumlah mahasiswa yang masih bertahan di sekitar gedung DPR/MPR.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.
Baca SelengkapnyaDemonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca Selengkapnya