Follow
Batal beri hibah, Pemprov DKI minta maaf ke wali kota Bekasi
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dipastikan membatalkan bantuan keuangan atau hibah kepada kota mitra. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 mencapai angka Rp 66.3 triliun.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, Saefullah mengaku sudah menemui Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi untuk menjelaskan alasan penundaan pemberian bantuan hibah tersebut pada Jumat pekan lalu.
"Kita bilang minta maaf sama Pak Wali Kota, sekaligus kita bilang jika sedang sama-sama saling menjaga komitmen dengan DPRD DKI," kata Saefullah saat dikonfirmasi, Senin (1/2).
-
Siapa yang menerima hibah rumah? Pihak Pertama telah menghibahkan sebuah rumah kepada Pihak Kedua sebagai saudara kandung.
-
Apa yang diberikan PT BEK di Kampung Besiq? Selain PT TCM yang memberikan akses listrik dan jalan antar kampung, PT BEK memberikan akses internet gratis bagi warga di Kampung Besiq.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa usulan Bamus Betawi tentang gubernur Jakarta? 'Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden,' kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
-
Siapa yang memberikan amplop Rp1 Miliar? Namun, ia mengakui bahwa acara tersebut menghasilkan keuntungan karena dua konglomerat memberikan amplop sebesar Rp1 miliar. Para dermawan besar tersebut adalah Tahir dari Bank Mayapada dan Prajogo Pangestu.
Upaya tersebut, katanya, penting dilakukan karena tidak ingin ada perselisihan antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI. Dalam hal ini, mitra di daerah yang terlambat mengajukan proposal bantuan sebelum Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 disahkan.
"Lagi juga Bekasi telat memberikan pengajuan dana hibah. Saat itu proposal baru diberikan bulan Desember," terangnya.
Pejabat eselon I DKI ini mengungkapkan sebenarnya Pemprov DKI masih memiliki sisa anggaran dana hibah DKI tahun lalu untuk kota Bekasi mencapai Rp 4 miliar.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menilai permasalahan ini bukan lah masalah serius.
Di samping itu, sebelum mengajukan proposal dana bantuan, Kota Bekasi juga masih mempunyai kewajiban untuk melaporkan dulu sisa dana hibah kepada pihak Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau ada yang sisa malah dia berkewajiban untuk mengembalikannya terlebih dahulu atau dia harus lapor ke Pak Gubernur bila sisa anggaran itu masih untuk membayar proyek yang sedang berjalan," tandasnya.
Dia menegaskan jika ingin meminta bantuan, Pemkot Bekasi bisa mengajukan proposal tersebut ke dalam APBD-P 2016.
"Jadi saya pastikan tidak ada yang salah. Mereka mengajukan dan kita memang sudah rutin memberikan. Jadi kita sepakati untuk memberikan dana hibah itu pada APBD Perubahan 2016," pungkas Heru.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tri belum mengetahui pelantikannya sebagai Wali Kota definitif Bekasi.
Baca Selengkapnya
Heru menilai jalur sepeda masih akan dievaluasi, walaupun tetap ada rencana penambahan.
Baca Selengkapnya
Masih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca Selengkapnya
Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Mobil jeep Cherokee itu diserahkan Rahmat Effendi melalui keluarganya.
Baca Selengkapnya
Rahmat Effendi ditahan setelah kasus pidana suap menyeretnya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.
Baca Selengkapnya
Tri sebelumnya adalah Wakil Wali Kota bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) setelah Wali Kota, Rahmat Effendi ditangkap KPK.
Baca Selengkapnya
Menurut Ahok, hampir semua kepala pemerintahan di dunia menyampaikan hal serupa jelang pensiun.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Anggaran sebesar Rp90 miliar tersebut dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek Tol IKN 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Sungai Sepaku.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, hal penting yang harus dilakukan oleh Jokowi yakni mempertanggungjawabkan kebijakan.
Baca Selengkapnya