Follow
Bawaslu akan tindaklanjuti laporan Kubu Ahok-Djarot soal kampanye
Merdeka.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah Susanti mengatakan, pihaknya akan memeriksa dugaan perampasan hak kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot). Jika ditemukan dan terbukti adanya pelanggaran, sanksinya akan diserahkan ke KPU.
"Kalau ada dugaan pelanggaran pidana, kita akan bersama tim bersama Gakum, ada kejaksaan dan kepolisian. Kalau ada dugaan pelanggaran administrasi, sanksi kita serahkan ke KPU," tutur Mimah, di kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (9/11).
Menurutnya, laporan dari tim pemenangan Ahok-Djarot akan diterima. Sebab, setiap laporan tersebut harus ditindaklanjuti.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Bagaimana proses pencabutan laporan? Sementara terkait dengan pencabutan laporan Aurora, Susatyo mengatakan belum menerima nota kesepakatan damai dari kedua belah pihak.'Saya mendapatkan informasi ya (Aurora cabut laporan), tapi saya belum melihat hitam di atas putihnya tentang perdamaian antara pelapor dan terlapor,' ucap Susatyo
-
Bagaimana proses laporan Tiko? 'Kasusnya ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. (Terkait pelimpahan) jadi masyarakat dapat melaporkan peristiwa yang dialami di mana saja,' ucap Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. 'Kemudian dipertimbangkan apakah ditindaklanjuti oleh Polda, Polres dan bahkan dapat dilakukan oleh Polsek,' lanjutnya.
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Kenapa PDI Perjuangan masih meninjau Anies dan Ahok untuk pilkada? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Siapa yang perlu merespons? Pada saat anak mulai menggunakan kata-kata kasar atau mengumpat, orangtua sebaiknya tidak diam saja dan harus langsung meresponsnya.
Selain itu Bawaslu juga memiliki waktu penanganan selama lima hari terkait pelaporan itu.
Dalam pelaporan tersebut, pihak Bawaslu meminta bukti berupa foto, video, serta saksi kepada tim pemenangan. Nantinya, saksi pelapor tersebut akan diminta untuk hadir dan memberi keterangan tentang kejadian pada saat itu.
Selain itu, Mimah juga akan memanggil tim Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang mengikuti rangkaian blusukan Djarot. Dia enggan menyebutkan pemanggilan itu untuk membandingkan laporan tim Ahok-Djarot dengan hasil tim Panwaslu di lapangan.
"Enggak usah dibandingkan, nanti kita lihat teman-teman hasil pengawas pemilu sudah punya hasilnya," jelas Mimah.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tidak tepat rasanya jika temuan-temuan tersebut langsung dibawa dan selesai begitu saja di Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Laporan Tim Pengawal Demokrasi diterima Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 001/PL/PB/Prov/14.00/X/2024.
Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya telah menerima surat dari PPATK terkait transaksi janggal pada masa kampanye.
Baca Selengkapnya
Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ifdhal Kasim menyebut tujuannya mendatangi Bawaslu adalah hendak melaporkan beberapa dugaan kecurangan Pemilu.
Baca Selengkapnya
Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Jakarta saat ini sedang mengklarifikasi terkait laporan dugaan tindak pidana pencatutan NIK
Baca Selengkapnya
Setiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak.
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Bambang Widjojanto mengaku bersemangat melawan dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Pilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.
Baca Selengkapnya