Bawaslu Jakarta Timur Selidiki Dugaan Pelanggaran Kampanye di Sekolahan

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur menyelidiki dugaan pelanggaran kampanye, oleh terlapor dari Calon Legislatif (Caleg) Partai Gerindra Zuhdi Mamduhi di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda, Cakung Barat. Dugaan pelanggaran ini dilaporkan oleh masyarakat.

Ketua Bawaslu Jakarta Timur Sahroji menjelaskan dalam pemeriksaan, saksi menyampaikan runutan cerita saat tengah mengambil rapor hingga dibagikan kalender oleh wali kelas dari sekolah tersebut.

"Jadi memang kita ingin mengetahui runutan cerita perihal pembagian kalender itu," kata sahroji dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (23/1).

Dia menuturkan, sebelum ada pelapor dan saksi yang menemui pihaknya, kasus ini telah menjadi temuan dengan nomor 009/TM/PL/JT/Kota/12.04/01/2019. Pihaknya pun sudah mencari bukti dan beberapa saksi yang mau menjadi saksi adanya dugaan kampanye di sekolah tersebut.

"Kasus ini juga sudah kami bahas di dalam Sentra Gakumdu. Dan dalam pembahasan tersebut masih dibutuhkan saksi-saksi," jelasnya.

Lebih lanjut Sahroji juga mengatakan pihaknya akan mencari saksi-saksi lain untuk memperkuat temuan ini. "Awalnya hari ini kami memanggil beberapa guru yang mengajar di sana. Namun mereka tak bisa hadir dengan alasan adanya kegiatan sekolah," tegasnya.

Dia juga kembali menegaskan dalam waktu dekat akan memanggil Caleg yang diduga melakukan kampanye di sekolah tersebut. "Kalau saksi sudah lengkap kami akan memanggil caleg yang bersangkutan," tutupnya.

Terkait persoalan tersebut, Zuhdi Mamduhi yang dikonfirmasi wartawan membantah kalender yang dibagikan adalah alat peraga kampanye. "Yang saya bagikan hanya kalender yayasan," ucapnya singkat.

Sebelumnya diberitakan, beberapa wali murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Huda Cakung Barat Jakarta Timur mengaku mendapat pembagian kalender dan undian umrah untuk mengkampanyekan Zuhdi Mamduhi saat pembagian rapor, Senin (7/1).

Dalam kalender yang dibagikan tersebut, ada foto Caleg dan gambar mengarahkan untuk mencoblos nama Caleg serta nomor undian umrah tertera di kalender.

Orang tua murid menyesalkan hal tersebut. Mereka sepakat untuk melaporkan ke Bawaslu Jakarta Timur dan jajaran Pemda DKI Jakarta.

"Sekolah itu kan tempat belajar bukan tempat berpolitik. Jadi kami menyesalkan sekali adanya politisasi di sekolahan," ujar salah satu wali murid yang namanya enggan disebutkan.