Follow
Bawaslu sebut kampanye negatif picu konflik horizontal
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta kepada relawan dua pasang calon di Pilgub DKI putaran kedua agar tidak melakoni kampanye hitam maupun negatif. Pasalnya, hal itu dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Kampanye negatif tujuannya kan menaikkan citra mereka dan menjelekkan yang lain, kampanye hitam juga mengarah hal yang sama yaitu negatif, adu domba dan fitnah," ujar Ketua Bawaslu DKI Jakarta dalam acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/4).
Bawaslu berbeda pendapat dengan KPUD yang memperbolehkan kampanye negatif asal sesuai fakta yang ada. Kendati isu yang dilempar dan digunakan sebagai kampanye hitam adalah fakta, namun dinilai Bawaslu mampu memicu konflik horizontal.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Kenapa mereka adakan kampanye Jumantik di Cianjur? Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pencegahan demam berdarah dan mempromosikan kesehatan masyarakat.
-
Bagaimana cara pelaksanaan kampanye Pilkada 2024? Dalam pelaksanaan kampanye, KPU telah mengatur alat peraga apa saja yang boleh digunakan. Berikut berbagai alat peraga kampanye Pilkada 2024, perlu diketahui: 1. Bahan Kampanye: Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.
-
Apa yang menjadi fokus rekrutmen Bawaslu? Salah satu sasaran dalam rekrutmen CASN Bawaslu Tahun 2024 adalah para fresh graduate untuk membuat Bawaslu semakin baik dalam pengawasan bidang IT.
-
Apa tujuan utama Pilkada? Pilkada ini merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah berhasil memenuhi syarat.
-
Siapa yang diserang menjelang Pemilu? 'Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres tapi ini untuk pelurusan informasi data dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid ataupun serangan yang diterima (untuk pemerintah). Sekarangkan banyak juga serangan yang kami terima, urusan capres tapi serangannya ke Pemerintah,' imbuhnya.
"Bawaslu mengimbau pada kedua paslon relawan, sebaiknya menghindari dua hal tersebut, meski fakta," tambahnya
"Meski itu fakta yang terjadi hari ini, tapi itu merupakan kampanye negatif yang merugikan salah satu paslon dan meresahkan masyarakat," tambahnya.
Untuk itu, di sisa masa kampanye Pilgub DKI putaran kedua ini, Bawaslu berharap agar dua pasang calon untuk adu program.
"Adu program clear fakta, kalau ada kritik ya mangga, asal jelas atas kualitas program tersebut," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Mereka menggaungkan demokrasi berjalan dengan aman, damai dan jujur.
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Bali fokus memantau penyebaran isu-isu yang muncul di Pulau Dewata.
Baca Selengkapnya
Deklarasi dihadiri lebih dari 500 massa dari masing-masing pimpinan dan anggota Ormas di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/11).
Baca Selengkapnya
Selama masa kampanye, politisi diimbau taat aturan
Baca Selengkapnya
Bawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca Selengkapnya
Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Kampanye secara negatif diharapkan tidak terjadi lagi karena berdampak buruk pada perkembangan demokrasi.
Baca Selengkapnya
Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.
Baca Selengkapnya
Untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap ASN yang harus netral, Bawaslu terus melakukan monitoring.
Baca Selengkapnya
Dia berkata, agar proses dan hasil Pemilu benar-benar demokratis, maka harus dilaksanakan secara bermartabat sesuai nilai, etika, dan aturan hukum.
Baca Selengkapnya