Beda dengan Ahok, di tangan Sumarsono pembahasan APBD berjalan mulus

Merdeka.com - Ada suasana berbeda sejak Pemprov DKI dipimpin Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono. Salah satunya dalam hal pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Di tangan Sumarsono, penyusunan dan pembahasan APBD DKI 2017 yang sebelumnya dikhawatirkan Gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama, justru mulus tanpa kendala. Tak ada perselisihan mencolok seperti penyusunan APBD DKI Jakarta 2015 lalu. Saat itu, Ahok, sapaan Basuki, sampai bersitegang dengan DPRD DKI Jakarta karena mencurigai ada dana siluman masuk. Ketegangan berbuntut panjang sampai ada keterlambatan penggunaan APBD 2015.

Pada Senin (19/12), DPRD DKI Jakarta telah mengetok palu APBD DKI Jakarta 2017 sebesar Rp 70,19 triliun. Pengesahan yang tepat waktu membuat APBD DKI Jakarta bisa mulai dipakai per 1 Januari.

"Sebelum ayam berkokok 1 Januari, sudah siap. Artinya sudah bisa Januari minggu pertama lah bisa dilaksanakan. Insya Allah bisa lebih cepat dari yang kita perkirakan," kelakar Sumarsono usai Rapat Paripurna Pengesahan APBD DKI Jakarta 2017, di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Dia berharap, anggaran ini bisa terserap sampai 90 persen mengingat banyak proyek yang akan dikerjakan tahun depan. DPRD sebagai pengawas, dia minta untuk bekerja maksimal.

"Dan mencegah lebih dini terhadap kemungkinan terjadinya potensi penyimpangan dalam kaitannya dengan administrasi dan pelaksanaan APBD serta memberikan masukan untuk penyempurnaan," jelasnya.

Pria yang akrab disapa Soni ini memperkirakan APBD DKI Jakarta segera dibahas di Kemendagri dan tak sampai dua minggu sudah disahkan.

"Draf APBD udah ada di kemendagri sore kemarin, jadi satu jam diresmikan langsung disampaikan ke kemendagri. Saya tidak mau lebih lambat. Saya minta kepada teman-teman saya di Kemendagri untuk bisa menyelesaikan dalam waktu lima hari lah plus minus sehingga bisa lebih cepat. Dengan begitu, APBD semua sudah bisa diselesaikan dengan baik dan on time," bebernya.

Lancarnya pembahasan APBD DKI Jakarta di tangan Soni mendapat apresiasi. Menurutnya, itu tidak lepas dari kerjasama intensif antara Pemprov DKI sebagai pihak eksekutif dan DPRD sebagai legislatif.

"Yang jelas menurut saya karena jadwal DPRD mau diajak bekerja keras, seminggu bisa paripurna 2 sampai 3 kali. Ini adalah kunci utama kenapa lebih cepat, dan bisa lebih sukses, waktunya pun kompromi. DPRD enggak keberatan paripurna seminggu 2 kali bahkan 3 kali dengan OPD. ini satu hal luar biasa," ungkapnya.

Dia sangat mengapresiasi anggota dewan yang selalu komunikatif dan bisa bekerja sama dengan baik dan dia berharap hal ini bisa ditiru oleh seluruh provinsi di Indonesia.

"Itu lah beban saya, saya itu Dirjen Otda, apa yang saya lakukan di lapangan sebagai Plt Gubernur harus banyak dicontoh daerah lainnya, dan pasti mereka akan melihat itu," terangnya.

Menurutnya, proses pemerintahan akan berjalan cepat dan baik bila kemitraan antara DPRD dan eksekutif berjalan sehat.

"Seluruh Indonesia ini berkiblat ke DKI saya kira gubernurnya siapapun juga yang melanjutkan Jakarta ini sampai kapanpun yang jelas pemerintahan, ada kata an di belakangnya ada eksekutif dan DPRD. APBD bukan milik eksekutif tapi juga milik DPRD, bareng-bareng lah," tandasnya.

Sikap terbuka dan mau berkomunikasi yang dimilik Sumarsono mendapatkan pujian dari Pimpinan DPRD. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, menilai komunikasi politik DPRD dan DKI membaik sejak Jakarta dipimpin Dirjen Otda itu.

"Hal ini ditandai dengan beberapa kali terjadi rapat konsultasi antara Plt dan DPRD berkaitan dengan beberapa hal pokok antara lain misalkan lelang dini untuk anggaran-anggaran besar 2017 yang tadinya langsung digelar Gubernur terdahulu," paparnya.

Tri sangat mengapresiasi keputusan Sumarsono yang selalu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPRD sebelum mengambil keputusan. Sumarsono, katanya, juga dapat menjembatani antara Banggar dan TAPD untuk mengakomodir masukan dari Fraksi-Fraksi.

"Nah pimpinan DPRD melalui banggar (badan anggaran) akhirnya menyetujui beberapa kegiatan yang harus lelang dini itu. Tapi itu sifatnya terbuka dan transparan, namun juga bebas aktif dalam artian bahwa anggaran tersebut benar-benar dievaluasi oleh banggar sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan yang tidak kecil juga antara lain penambahan target anggaran pajak 530 miliar, dan lain-lain sehingga ditetapkan Rp 70,19 Triliun " bebernya.