Beda dengan Ahok, Ketua DPRD DKI tidak setuju balap liar dilegalkan

Merdeka.com - Ditlantas Polda Metro Jaya akan memfasilitasi para muda mudi yang hobi liar. Pemberian fasilitas ini bertujuan agar aksi kebut-kebutan di jalanan itu tak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Namun, rencana ini ternyata mendapat penolakan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

"Saya enggak setuju kalau yang namanya balapan itu ada di jalanan (jalan raya)," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (15/1).

Pria yang akrab disapa Pras ini mengaku banyak masyarakat yang menggunakan jalan raya sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum. Bila dilegalkan, katanya, tetap akan membahayakan warga maupun pembalap itu sendiri.

"Yang namanya balapan di jalanan, kecelakaan mati bos, beda dengan di sirkuit," ucap Pras.

Senada dengan Pras, anggota Komisi Transportasi DPRD DKI Jakarta, Sereida Tambunan mengatakan sangat tidak relevan bila balap liar difasilitasi. Alasannya, meski dilakukan tengah malam, namun tetap akan menimbulkan kemacetan di jalan raya.

"Kalau dibuat seperti itu bagaimana dengan masyarakat pengguna jalan lainnya. Dampaknya ini pasti berujung kemacetan, walaupun hal itu digelar tengah malam sekali pun," tambahnya.

Ditambahkannya, kebijakan ini hanya menyasar pada kepentingan segelintir orang yang memiliki hobi balap. Sehingga, rencana ini dinilainya sangat berbeda dengan sterilisasi jalan dengan dihelatnya car free day yang dilakukan setiap akhir pekan.

"Jadi kalau hanya buat kepentingan sekelompok orang buat apa, tapi berdampak buruk kepada warga lainnya," pungkas Sereida.