Begini alasan Polda Metro belum laporkan dana hibah 2016 ke Pemprov
Merdeka.com - Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Suntana menuturkan bahwa dirinya belum mengetahui informasi terkait laporan pertanggungjawaban terkait dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dirinya berjanji akan segera memeriksa jajarannya terkait dana tersebut.
"Saya cek lagi ya. Informasi ini akan kami tindakanjuti supaya yang dibawah bisa segera menindaklanjuti laporan pertangjawabannya," tutur Suntana kepada awak media di Gedung Biro Operasional Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (29/11).
Dilanjutkannya, dana hibah tersebut bukan hanya diberikan kepada Polda Metro Jaya saja, melainkan kepada seluruh instansi yang berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
-
Kenapa dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Kami harus bertindak tegas, karena ini menyangkut prestasi olahraga, dana yang seharusnya untuk kegiatan olahraga tapi ternyata diselewengkan seperti itu,' ujar Douglas.
-
Apa yang didonasikan? Seorang pria tiba-tiba menghampiri panggung dan berkata, ‘saya ingin membantu Palestina dengan motor kesayangan saya ini’,' sebutnya.
-
Bagaimana dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Diduga dalam pelaksanaannya dana tersebut banyak digunakan untuk pembelajaan fiktif,' ujarnya. Selain itu, Douglas menjelaskan, telah terjadi mark up atau menaikan harga belanjaan serta kesalahan prosedur dalam menggunakan dana hibah tersebut.
-
Mengapa DPR memuji Polda Metro Jaya? Langkah ini ini dilakukan sebagai kerja sama Polda Metro Jaya bersama unsur masyarakat dalam pengamanan Pemilu 2024. Polda Metro Jaya bakal menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) hingga satpam untuk ikut serta dalam pengamanan Pemilu 2024.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Apa saja yang diduga salah dalam pengelolaan dana hibah KONI Kotim? 'Saya melihatnya penyidikan ini sangat dangkal sekali karena pada saat konferensi pers tersebut KONI Kotim diduga melakukan kesalahan prosedur dalam pembelian peralatan olahraga. Dalam hal ini belum dilakukan pendalaman karena pembelian alat olahraga adalah salah satu kerjaan kami di KONI,' pungkasnya.
"Saya belum mendapat resmi dari laporan itu. Cuma dari pertemuan terakhir memang ada dana hibah tidak hanya untuk polisi polda, tetapi untuk instansi lain. Dan ini, yang menunggu pengesahan dari DPRD. Ada informasi dari teman-teman akan kita telusuri," paparnya.
Menurutnya, pihaknya masih memiliki waktu untuk menyusun laporan tersebut dan segera menyerahkan hasil laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Ini kan belum akhir Desember, kita masih ada waktu. Informasi ini saya tindak lanjuti kebawah agar pertanggungjawaban 2016 segera disusulkan," lanjutnya.
Selain itu, dirinya menegaskan bahwa dana hibah tersebut bukan untuk kepentingan pribadi semata. Namun, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat.
"Pada prinsipnya tidak ada dana hibah untuk kepentingan pribadi. Semua digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat agar rasa aman dan tentram," tandas Suntana.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memasukkan hibah untuk Polda Metro Jaya (PMJ) dan Kodam Jaya pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menjelaskan dana itu di tahun 2016 belum terpakai semua.
Dia memastikan tidak ada rencana Pemprov DKI menghapuskan dana hibah ini. Pihak Pemprov hanya menunda sebelum ada laporan masuk dari Kapolda dan Pangdam.
"Anggaran TNI dan Polisi itu tiap tahun ada, kemudian untuk tahun ini saja kemungkinan belum habis. Mereka masih sibuk dengan berbagai dana hibah yang kemarin disalurkan tahun 2016," kata Sumarsono, di Balai Kota, Senin (28/11).
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaPolda Jateng juga akan menggandeng instansi dalam rapat koordinasi tersebut untuk turut memantau proses penyelidikannya.
Baca SelengkapnyaIrjen Pol Karyoto akhirnya buka suara soal kejelasan nasib kasus dugaan kebocoran data KPK perkara korupsi Kementerian ESDM
Baca SelengkapnyaKesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMKD akan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran hukum.
Baca SelengkapnyaOleh karena itu, keputusan apakah kasie tersebut akan dicopot dari jabatannya masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung diminta untuk transparan, dan mendorong untuk membuka penyelidikan baru.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya