Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Begini alasan Polda Metro belum laporkan dana hibah 2016 ke Pemprov

Begini alasan Polda Metro belum laporkan dana hibah 2016 ke Pemprov Brigjen Pol Suntana. ©2016 merdeka.com/adriana megawati

Merdeka.com - Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Suntana menuturkan bahwa dirinya belum mengetahui informasi terkait laporan pertanggungjawaban terkait dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dirinya berjanji akan segera memeriksa jajarannya terkait dana tersebut.

"Saya cek lagi ya. Informasi ini akan kami tindakanjuti supaya yang dibawah bisa segera menindaklanjuti laporan pertangjawabannya," tutur Suntana kepada awak media di Gedung Biro Operasional Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (29/11).

Dilanjutkannya, dana hibah tersebut bukan hanya diberikan kepada Polda Metro Jaya saja, melainkan kepada seluruh instansi yang berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Orang lain juga bertanya?

"Saya belum mendapat resmi dari laporan itu. Cuma dari pertemuan terakhir memang ada dana hibah tidak hanya untuk polisi polda, tetapi untuk instansi lain. Dan ini, yang menunggu pengesahan dari DPRD. Ada informasi dari teman-teman akan kita telusuri," paparnya.

Menurutnya, pihaknya masih memiliki waktu untuk menyusun laporan tersebut dan segera menyerahkan hasil laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Ini kan belum akhir Desember, kita masih ada waktu. Informasi ini saya tindak lanjuti kebawah agar pertanggungjawaban 2016 segera disusulkan," lanjutnya.

Selain itu, dirinya menegaskan bahwa dana hibah tersebut bukan untuk kepentingan pribadi semata. Namun, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat.

"Pada prinsipnya tidak ada dana hibah untuk kepentingan pribadi. Semua digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat agar rasa aman dan tentram," tandas Suntana.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memasukkan hibah untuk Polda Metro Jaya (PMJ) dan Kodam Jaya pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menjelaskan dana itu di tahun 2016 belum terpakai semua.

Dia memastikan tidak ada rencana Pemprov DKI menghapuskan dana hibah ini. Pihak Pemprov hanya menunda sebelum ada laporan masuk dari Kapolda dan Pangdam.

"Anggaran TNI dan Polisi itu tiap tahun ada, kemudian untuk tahun ini saja kemungkinan belum habis. Mereka masih sibuk dengan berbagai dana hibah yang kemarin disalurkan tahun 2016," kata Sumarsono, di Balai Kota, Senin (28/11).

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara

DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada

Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.

Baca Selengkapnya
Polisi Termukan Penyelewengan Bantuan Pemprov Jateng untuk Desa Mencapai Rp2 Triliun
Polisi Termukan Penyelewengan Bantuan Pemprov Jateng untuk Desa Mencapai Rp2 Triliun

Polda Jateng juga akan menggandeng instansi dalam rapat koordinasi tersebut untuk turut memantau proses penyelidikannya.

Baca Selengkapnya
Irjen Karyoto Blak-blakan Nasib Kasus Kebocoran Data KPK Soal Korupsi ESDM
Irjen Karyoto Blak-blakan Nasib Kasus Kebocoran Data KPK Soal Korupsi ESDM

Irjen Pol Karyoto akhirnya buka suara soal kejelasan nasib kasus dugaan kebocoran data KPK perkara korupsi Kementerian ESDM

Baca Selengkapnya
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?

Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
MKD Soal Dugaan Aliran Dana Korupsi BTS Mengalir ke DPR: Kalau Masyarakat Punya Bukti Silakan Lapor
MKD Soal Dugaan Aliran Dana Korupsi BTS Mengalir ke DPR: Kalau Masyarakat Punya Bukti Silakan Lapor

MKD akan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran hukum.

Baca Selengkapnya
Wali Kota Jakut Tolak Komentar soal PPSU Dipasak Utang pinjol, Begini Alasannya
Wali Kota Jakut Tolak Komentar soal PPSU Dipasak Utang pinjol, Begini Alasannya

Oleh karena itu, keputusan apakah kasie tersebut akan dicopot dari jabatannya masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.

Baca Selengkapnya
Kejagung Harus Transparan Terkait Pengembalian Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo
Kejagung Harus Transparan Terkait Pengembalian Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo

Kejaksaan Agung diminta untuk transparan, dan mendorong untuk membuka penyelidikan baru.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya