Begini konsep Ahok gunakan anggaran Rp 72 T tapi proyek tak mandek
Merdeka.com - DPRD akhirnya membuat keputusan untuk menyudahi konflik RAPBD 2015 yang disebut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, banyak kejanggalan. DPRD memutuskan memakai pagu anggaran 2014 dengan penerbitan pergub.
Ahok, sapaan Basuki, yang sebelumnya menilai tak masalah penggunaan anggaran mengacu pada pagu 2014 kemudian protes. Sebab kondisi tersebut akan berdampak pada sejumlah proyek sepanjang tahun ini yang sudah disusun.
Tapi Ahok tak mau pusing terlalu lama. Dia sudah menyiapkan strategi agar proyek tetap berjalan dengan nilai anggaran yang berkurang. Bagaimana caranya?
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
"Gampang itu, tinggal kita potong-potong (anggaran) pemeliharaan, anggaran alat tulis kantor, termasuk anggaran dinas ke luar negeri dan segara macam," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/3).
Menurutnya, dari pemotongan itu saja, DKI bisa mendapatkan Rp 1,2 triliun. Dengan begitu, katanya, tak ada kekurangan justru cukup.
Nantinya, kata Ahok, uang dari pemotongan itu akan disuntikkan ke Bank DKI dan Dinas Pekerjaan Umum. Dengan strategi ini, kata Ahok, dipastikan DKI tak kekurangan anggaran untuk menjalankan sejumlah proyek.
"Malah kelebihan. Saya bilangin itu nambah duit, percaya sama saya," jelasnya.
Tapi, kata Ahok, semua ini bisa berjalan baik bila semua SKPD saling mendukung. Maksudnya, tidak ada SKPD yang coba main anggaran dengan kondisi seperti ini.
"Karena di SKPD itu juga ada oknum SKPD main nyolong," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaPenggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaSebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaAHY mengkritik janji-janji para Capres-Cawapres selama Pilpres 2024
Baca Selengkapnya