Begini suasana pengaduan ala Djarot yang bikin beda dengan Ahok

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap membuka layanan pengaduan warga di pendopo Balai Kota DKI Jakarta. Namun ada sedikit modifikasi yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Berdasarkan pantauan merdeka.com, ada lima meja pengaduan yang dibagi berdasarkan kategorinya, pendidikan, rusun, kesehatan, perizinan dan umum. Warga yang ingin menyampaikan pengaduan mengantre di balik meja dan akan dilayani oleh petugas Pemprov DKI.

Salah satu warga yang akan melakukan pengaduan adalah Afong (49). Warga Kalideres, Jakarta Timur ini mengaku ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

"Mau mengajukan rusunawa biar saya pindah ke Rusun Pesakih. Ngontrak sudah 30 tahun lebih. Enggak apa bayar yang penting agak ringan. Kami ngontrak bisa Rp 500 ribu belum listrik kalau di rusun kan kurang lebih Rp 300 ribu," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/5).

Warga nantinya tidak akan bertemu dengan Djarot ketika melakukan pengaduan, kecuali ada beberapa masalah pelik maka politisi PDI Perjuangan itu akan langsung mendatanginya. Tetapi ternyata Afong tidak masalah dengan konsep baru ini.

"Saya belum pernah melakukan pengaduan, tetapi mending kayak begini ya lebih teratur," ujarnya.

Namun pandangan berbeda disampaikan oleh warga Pejompongan, Jakarta Pusat, Yusni (60). Dia memang telah melakukan pengaduan melalui sistem cluster tersebut, tetapi tetap ingin bertemu dengan mantan Wali Kota Blitar itu. "Ini masih tunggu Pak Djarot, pinginnya langsung ketemu," tutupnya.

Untuk diketahui, Plt Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat akan mengubah sistem aduan warga yang datang ke Balai Kota. Dia akan menerapkan sistem 'cluster', yaitu aduan akan ditempatkan terpisah sesuai dengan masing-masing bidang.

"Kita akan sampaikan ubah (sistem aduan warga) untuk bisa tertib dan tertangani dengan rapi. Kita akan bikin cluster, bidang masing-masing, pengaduan masing-masing," kata Djarot di Balai Kota, Rabu (10/5).

Nantinya, akan ada cluster seperti rumpun pendidikan dengan meja tersendiri. Akan ada juga meja aduan untuk masalah kesehatan, perumahan, pelayanan masyarakat dan masalah lain baik yang bersifat umum maupun khusus.

Tidak seperti Gubernur nonaktif Basuki T Purnama (Ahok) yang sekaligus menerima aduan warga, Djarot nantinya akan menghampiri meja aduan satu per satu sesuai bidangnya. Gaya Ahok yang menghampiri warga satu per satu untuk menerima aduan memang menjadi ciri khas kepemimpinannya.

"Kami akan tetap mengikuti itu, tetapi kami akan pindah-pindah dari satu meja ke meja yang lain. Jadi tidak satu per satu (warga) dan berbagai macam, supaya tidak crowded. Mereka kita tangani dari meja ke meja," ujar Djarot.

SKPD yang bertugas menerima aduan setiap hari pun harus tetap dan tidak boleh diganti. SKPD ini dipilih, kata Djarot, berdasarkan bidangnya untuk membantu menangani keluhan warga.

"Yang menerima pengaduan tidak ganti-ganti. Ada SK penunjukan instruksi dari pimpinan SKPD-nya supaya gampang dilacak siapa yang bertanggung jawab," sebutnya. (mdk/eko)