Belum Ada Penyekatan Mudik, Wagub DKI Ajak Warga Vaksinasi Booster

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan belum ada rencana penyekatan mudik di pintu perbatasan Jakarta. Belum dapat dipastikan sikap tersebut seiring dengan pemberian izin mudik dari pemerintah pusat.

"Ya sampai sejauh ini belum ada penyekatan-penyekatan untuk pembatasan," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (27/3).

Selaras dengan pemberian izin mudik oleh pemerintah pusat, Riza Patria meminta warga Jakarta terlebih dahulu mendaftar online saat mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga, booster. Vaksinasi booster, dijadikan sebagai syarat oleh pemerintah bagi pemudik.

"Karena dijadikan sebagai syarat untuk mudik maka semakin banyak sebetulnya yang ingin mendapatkan booster atau vaksin ketiga, jadi semuanya sebaiknya didaftarkan melalui aplikasi yang ada," kata Riza.

Riza menuturkan, suntik vaksin booster tanpa pendaftaran terlebih dahulu dikhawatirkan ketersediaan vaksin tidak mencukupi. Sebab, imbuhnya, sentra vaksin memiliki jatah stok dosis vaksin berbeda-beda.

Jika warga mendaftar secara daring, sentra vaksin dapat menyesuaikan ketersediaan dosis vaksin berdasarkan jumlah pendaftar.

"Jadi jangan sampai nanti satu titik disiapkan 1.000 dosis yang datang 3.000 orang, misalnya seperti itu. Jadi memang sebaiknya daftar dulu," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pemerintah mempersilakan masyarakat mudik pada Hari Raya Idulfitri 2022. Masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman harus sudah disuntik vaksin Covid-19 2 kali dan mendapat vaksin booster atau penguat.

"Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilakan, juga diperbolehkan, dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat," jelas Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/3).

Mengutip situs corona.jakarta.go.id, hingga 27 Maret 2022, jumlah penerima vaksin booster di Jakarta sebanyak 2.277.424 orang, dengan rincian 82.753 orang dari kelompok tenaga kesehatan dan 2.194.671 orang dari kelompok non tenaga kesehatan.