Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Belum semua tower Apartemen Green Pramuka memiliki SLF

Belum semua tower Apartemen Green Pramuka memiliki SLF Apartemen Green Pramuka City. ©2016 Merdeka.com/greenpramukacity.com

Merdeka.com - Kepala Bidang Pembidaan, Peneriban dan Peran serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti menjelaskan mengenai keluhan Komika Muhadkly alias Acho terkait Ketidakjelasan sertifikat hak milik untuk para penghuni Apartemen Green Pramuka.

Meli mengatakan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) pembangunan apartemen harus selesai terlebih dahulu. Setelah selesai, penghuni harus mengajukan akta pertelaan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan bangunan tersebut harus memiliki Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

"Namun kenyataannya, 4 tower yang sudah dihuni ada yang belum terbit SLF-nya. Itu menjadi kendala dari pada tidak terbitnya SHM sah rusun. Jadi itu akhirnya menjadi kendala dalam penerbitan akta pertelaan dan akhirnya kendala bahwa tidak bisa diterbitkannya SHM sah rusun atas nama pemilik," katanya di gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Rabu (9/8).

Dia mengungkapkan, Dinas Cipta Karya tengah meminta syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerbitkan SHM Apartemen Green Pramuka. Dan saat ini terdapat tower yang telah terbit SLF-nya.

"Namun, karena ini adalah superblok, 18 tower, belum terbangun semua, sampai saat ini mungkin sekitar 9 tower baru terbangun, proses juga serah terima kepada pemilik. Nah ini developer begitu terbangun, dia ajukan SLF, kan seperti itu tahapannya, karena terbangun baru bisa diajukan SLF," pungkasnya.

Berikut curhatan Acho terkait kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHK) Namun ternyata, kekecewaan yang ada tidak sampai di situ, kali ini yang kecewa adalah para penghuni tower faggio dan pino, mereka adalah penghuni tower tahap awal di sini, sertifikat yang dijanjikan akan diterima setelah 2 tahun oleh para penghuni tower tahap pertama, ternyata hingga tulisan ini ditulis, masih tak kunjung datang, padahal para penghuni tower tahap pertama sudah tinggal di sana hampir tiga tahun dan banyak yang sudah lunas. Ketidakjelasan sertifikat ini adalah hal yang paling sering dikeluhkan banyak penghuni di tower pertama, hal itu pula yang membuat mereka kesal, hingga ada warga yang sampai memasang spanduk sebagai bentuk protes, bertuliskan “Mana Sertifikat Kami” di balkon mereka.

Intinya, mereka merasa kecewa oleh pengembang apartemen green pramuka city, karena yang dulunya dijanjikan 2 tahun, ternyata pengembang belakangan bilang bahwa sertifikat kemungkinan besar baru akan diserahkan setelah 17 tower selesai semua, padahal beberapa di antara mereka sangat membutuhkan sertipikat itu. Ada yang ingin menjual investasinya, ada yang ingin menjadikan jaminan ke bank buat modal usaha, dan lain-lain.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Warga Pulau Rempang yang Mau Direlokasi Bakal Diberi Sertifikat Hak Milik
Warga Pulau Rempang yang Mau Direlokasi Bakal Diberi Sertifikat Hak Milik

Pemerintah akan memberikan sertifikat hak milik untuk warga Pulau Rempang yang mau direlokasi.

Baca Selengkapnya
Sudah Lima Bulan Dirobohkan, Pembangunan Replika Rumah Singgah Bung Karno Mangkrak
Sudah Lima Bulan Dirobohkan, Pembangunan Replika Rumah Singgah Bung Karno Mangkrak

Rumah singgah Bung Karno di Kota Padang, Sumatera Barat kini telah rata dengan tanah. Pembangunan kembali rumah tersebut belum juga dilaksanakan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan 1.100 Rumah untuk Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi
Pemerintah Siapkan 1.100 Rumah untuk Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi

Hal ini dikonfirmasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

Baca Selengkapnya
Deretan Rumah di Semarang Ini Rusak Parah Diduga karena Proyek Jembatan Tol, Begini Penampakannya
Deretan Rumah di Semarang Ini Rusak Parah Diduga karena Proyek Jembatan Tol, Begini Penampakannya

Fasilitas maupun rumah warga yang rusak akibat pembangunan itu harus segera diperbaiki atau diganti dalam waktu singkat.

Baca Selengkapnya
Rumah Menteri di IKN Nusantara Bisa Dihuni Pertengahan 2024, Luas Tanah 1.000 Meter Persegi
Rumah Menteri di IKN Nusantara Bisa Dihuni Pertengahan 2024, Luas Tanah 1.000 Meter Persegi

Sebelum ditetapkan untuk layak huni, Kementerian PUPR melakukan pemeriksaan atau komisioning pada Juli 2024.

Baca Selengkapnya
SMF Tunggu Detail Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah
SMF Tunggu Detail Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

SMF Tunggu Detail Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

Baca Selengkapnya
Heru Budi Syaratkan Ini Jika Bangunan Disegel Ingin Pembangunan Dilanjutkan
Heru Budi Syaratkan Ini Jika Bangunan Disegel Ingin Pembangunan Dilanjutkan

Izin yang diajukan itu perlu diperhatikan agar ke depannya tidak menjadi masalah

Baca Selengkapnya
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat

AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.

Baca Selengkapnya
Potensi Megathrust di Indonesia, Menteri Basuki Klaim Tol-Gedung Lolos Uji Tahan Gempa
Potensi Megathrust di Indonesia, Menteri Basuki Klaim Tol-Gedung Lolos Uji Tahan Gempa

semua bangunan bangunan yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelum digunakan terlebih dahulu dilakukan uji tahan gempa

Baca Selengkapnya
Sudah Jatuh Tempo, Indobuildco Diminta Segera Kosongkan Hotel Sultan
Sudah Jatuh Tempo, Indobuildco Diminta Segera Kosongkan Hotel Sultan

Hotel Sultan kini kembali menjadi hak milik negara.

Baca Selengkapnya
Pj Gubernur Sumsel Gencarkan Bedah Rumah Demi Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem, Ini Syaratnya
Pj Gubernur Sumsel Gencarkan Bedah Rumah Demi Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem, Ini Syaratnya

Program itu diterapkan untuk masyarakat yang ada di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Baca Selengkapnya
1,5 Juta Unit Rumah Layak Huni Dibangun Sepanjang Pemerintahan Jokowi
1,5 Juta Unit Rumah Layak Huni Dibangun Sepanjang Pemerintahan Jokowi

Sejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.

Baca Selengkapnya