Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Beredar surat pemanfaatan aset Pemprov DKI oleh DPD PDIP DKI

Beredar surat pemanfaatan aset Pemprov DKI oleh DPD PDIP DKI Beredar surat pemanfaatan aset Pemprov DKI oleh DPD PDIP DKI. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Beredar surat tentang pemanfaatan aset Pemprov DKI Jakarta di 5 wilayah kota administrasi oleh DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemprov DKI Jakarta yang ditanda tangani Endang Widjajanti.

Surat ditujukan kepada DPD PDIP Provinsi DKI Jakarta dengan tanggal 18 Juni 2013. Surat tersebut berisi soal tindak lanjut pemanfaatan aset milik Pemprov DKI Jakarta di 5 wilayah kota administrasi.

"Bahwa terhadap permohonan saudara tersebut telah dilakukan proses pemanfaatan asetnya dalam bentuk penyewaan dengan mengacu pada peraturan. Pertama, peraturan pemerintah No 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah," demikian bunyi surat tersebut, Senin (21/3).

Selanjutnya, berdasarkan surat tersebut, pemanfaatan aset Pemprov DKI Jakarta berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Kemudian peraturan gubernur No 55 Tahun 2012 tentang pemanfaatan barang milik daerah.

"Berkenaan hal dimaksud, untuk memenuhi kelengkapan persyaratan proses administrasi pemanfaatan asetnya, dengan ini dimohon kepada saudara untuk dapat menyampaikan surat kesanggupan nilai sewa kepada Pemprov DKI Jakarta cq Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta dan dapat disampaikan dala waktu yang tidak terlalu lama," bunyi selanjutnya surat tersebut.

Seperti diketahui, pemanfaatan aset milik Pemprov DKI Jakarta akhir-akhir ini mencuri perhatian masyarakat Ibu Kota. Hal ini muncul ketika relawan Ahok atau TemanAhok menggunakan aset milik Pemprov DKI Jakarta setelah menyewa dari swasta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di beberapa kesempatan mengatakan, banyak partai politik yang menggunakan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anggota DPRD PDIP Kenneth sebut Banyak Aset Negara di DKI Dicaplok Orang: Pj Gubernur harus Tegas
Anggota DPRD PDIP Kenneth sebut Banyak Aset Negara di DKI Dicaplok Orang: Pj Gubernur harus Tegas

Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya
DPD PDIP Jakarta Kirim Surat Rekomendasi Cagub DKI, Ada Nama Anies
DPD PDIP Jakarta Kirim Surat Rekomendasi Cagub DKI, Ada Nama Anies

Surat rekomendasi itu sudah diserahkan sebelum rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP ke-V digelar.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Kejagung Sita Enam Aset Milik Surya Darmadi, Ada Apartemen dan Hotel Ritz-Carlton
Kejagung Sita Enam Aset Milik Surya Darmadi, Ada Apartemen dan Hotel Ritz-Carlton

Penyitaan itu dilakukan pada 5-6 Juni lalu terhadap aset Darmadi yang ada di Jakarta.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Begini Nasib Gedung Pemerintah Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara
Begini Nasib Gedung Pemerintah Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara

Ini menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Heru Budi soal RUU DKJ Gubernur Ditunjuk Presiden: Saya Belum Baca karena Banyak PR dari DPRD
Heru Budi soal RUU DKJ Gubernur Ditunjuk Presiden: Saya Belum Baca karena Banyak PR dari DPRD

Heru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

Baca Selengkapnya