Berharap Alexis tak lagi eksis di era Anies

Merdeka.com - Hotel Alexis didemo. Massa menuntut hotel berada di Jalan R. E. Martadinata, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, itu ditutup. Ditengarai ada layanan prostitusi di dalamnya.

Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan mengatakan bakal menepati janjinya soal penutupan hotel tersebut. Dia tak mau dicap sebagai pemimpin yang manis hanya saat kampanye.

"Semua rencana Insya Allah akan kita jalankan semua yang menjadi janji akan kita tunaikan. Semuanya enggak hanya satu atau dua," ujar Anies usai melakukan syukuran bersama PKS di Grand Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (15/11).

Wacana penutupan Alexis sempat dibahas Anies dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam debat Pilkada DKI Jakarta digelar KPU DKI di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (13/1).

"Kita akan tegas terhadap Alexis!" tegas Anies kala itu.

Setelah menang versi hasil hitung cepat lembaga survei, Anies hanya menanggapi singkat soal penutupan Hotel Alexis. Dia menegaskan komitmennya dan Sandiaga untuk menegakkan peraturan daerah (Perda).

"Komitmen kita melaksanakan perda jadi semua pelanggaran akan kita tindak perda akan menjadi badan hukum," kata Anies, di Gedung DPP Perindo, Jakarta, Kamis (20/4).

Sandiaga Salahuddin Uno juga memastikan akan menutup Hotel Alexis setelah dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Itu pasti akan harus dilakukan, kita engga bisa melakukan apa-apa sekarang kita belum punya perangkat," kata Sandiaga, di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).

Menurut Sandiaga, sesuatu yang sudah terucap perlu dibuktikan dengan aksi yang nyata. Namun untuk enam bulan awal ke depan Sandiaga akan fokus terlebih dahulu terhadap rekonsiliasi.

"Kami sekarang fokus mendinginkan suasana dan memastikan bahwa hari-hari kita hanya mencari persamaan di antara kita bukan menajamkan perbedaan," katanya.

Wakil Ketua GNPF MUI, Zaitun Rasmin mendukung penuh penutupan Alexis. Tidak hanya tempat yang diduga digunakan untuk prostitusi, Zaitun juga mendukung Anies-Sandi menekan peredaran minuman keras dengan menarik saham-saham perusahaan tersebut.

"Segera itu dilaksanakan termasuk menarik saham Pemprov DKI dari minuman keras, pabrik minuman keras," tegasnya.