Follow
Bersih-bersih, Ahok uji 1.000 calon anggota Satpol PP
Merdeka.com - Buntut dari laporan kecurangan lurah dan camat yang memungut uang dari warga dengan memanfaatkan keberadaan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menelisik praktik curang lain yang dilakukan anak buahnya.
Ternyata, selain lurah dan camat, Ahok juga menemukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan hal serupa. Dia menyebut banyak anggota Satpol PP membuat laporan palsu saat menertibkan lokasi. Tujuannya agar mendapat pujian dari pimpinan.
Ahok mengaku akan segera melakukan perombakan besar di jajaran Satpol PP. Saat ini, pihaknya tengah menguji 'pemain-pemain cadangan' untuk menggantikan petugas Satpol PP yang sering melakukan kecurangan dalam bekerja.
-
Bagaimana Polda Bali memastikan informasi itu hoax? 'Kami langsung koordinasi dengan Kabiro Kompas wilayah Bali dan Kompas tidak ada berita di Website kompastv.com untuk tangga 13 Juni 2024, redaksionalnya juga berbeda dengan Kompas TV, dan itu berita hoaks karena logo Kompas TV di palsukan oleh oknum tersebut,' kata Kombes Jansen dilansir dari akun Instagram Polda Bali.
-
Bagaimana aksi arogansi Ketua PP? Dengan nada tinggi pria itu sampai memarahi pengemudi itu hingga adu cekcok terjadi.'Koe anak e sopo? Iki wilayahku, koe seng mundur,' kata pria itu.
-
Siapa yang membuat berita hoaks? Menurut NewsGuard, situs-situs ini mengklaim diri mereka sebagai sumber berita lokal yang independen, namun tidak mengungkapkan afiliasi partisan atau asing mereka.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Bagaimana DPR minta polisi tangani nopol palsu? Terakhir, Sahroni juga meminta Polri terus lakukan razia pelat rahasia palsu secara berkala. Agar, memberikan efek jera kepada para pemalsu.'Jadi polisi harus terus lakukan razia di jalanan, beresin yang masih nekat-nekat itu, publikasikan kalau perlu. Agar memberi efek jera dan peringatan kepada para pelaku. Ini pelanggaran yang fatal loh soalnya,' tutup Sahroni.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
"Ya kita lagi suruh kepala (satpol PP), baru beresin wilayahnya nanti, kan cadangan masih test," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Rabu (18/5).
Lebih lanjut, mantan politisi Gerindra ini mengklaim ada seribu lebih pemain cadangan yang akan mengikuti tes. Jika lolos tes, Ahok mengaku siap merombak besar-besaran di jajaran Satpol PP.
"Saya kalau mau geser orang kan mesti ada stok, nah stok nya masih test nih seribu lebih," tegas Ahok.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam narasi video disampaikan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan.
Baca Selengkapnya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca Selengkapnya
Moeldoko menyebut Satpol PP secara organisasi belum mendapatkan posisi yang jelas seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Selengkapnya
Mahfud mengatakan, Satpol PP diangkat untuk melayani masyarakat dan membantu pemerintah.
Baca Selengkapnya
Satpol PP Garut viral dukungan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka
Baca Selengkapnya
Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca Selengkapnya
Salah satu laporan dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi.
Baca Selengkapnya
Aiman mengaku bukan polisi tidak netral dalam Pemilu, melainkan oknum
Baca Selengkapnya
PDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca Selengkapnya
Cak Imin berharap kementerian terkait menertibkan aparatnya agar tak terlibat politik praktis di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca Selengkapnya
Bawaslu melaporkan sudah menerima 1.500 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 per 1 Desember.
Baca Selengkapnya