Bertamu ke Pemprov DKI, Komisi VII DPR ramai-ramai kritik Jokowi

Merdeka.com - 14 Anggota Komisi VII DPR melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dalam dialog dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), para anggota Komisi VII melempar berbagai pertanyaan, salah satunya adalah mengenai penataan sejumlah waduk di Jakarta.

Menurut mereka, Jokowi mengabaikan fungsi keamanan penggunaan air waduk untuk konsumsi. Pasalnya air waduk di Jakarta sudah terkontaminasi berbagai macam limbah.

"Ini jelas beda dengan bayangan saya. Berapa kapasitas waste water treatment? Apakah sesuai dengan limbah yang ada," tanya Alimin Abdullah dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Balai Kota Jakarta, Senin (28/10).

Selain itu, Jokowi pun mendapat kritikan tajam dari partai pengusungnya sendiri, PDIP. Effendi Simbolon dari partai moncong putih ini menanyakan apa pentingya proyek reklamasi pulau besutan mantan Gubernur DKI, Fauzi Bowo.

"Apakah ini sudah final? Apa urgensinya Jakarta butuh daratan seperti Singapura? Komisi VII ini dengan tegas melawan alih fungsi," tanyanya.

Menurutnya, sistem reklamasi pulau yang terjadi di Pantai Indah Kapuk (PIK) malah berubah fungsi dari lahan untuk penghijauan menjadi kawasan elite yang tidak bisa disentuh oleh masyarakat menengah ke bawah.

"Nyatanya Pantai Indah Kapuk (daerah yang telah melakukan reklamasi) jadi komunitas high end, high sociality. Bagaimana pembangunan kita tunduk dalam tanda kutip terhadap kepentingan kapitalis? Padahal Pemprov harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Menanggapi kritikan tersebut, Jokowi hanya menjawab singkat. "Sumber air baku DKI itu kedalamannya enam sampai tujuh meter sudah normal bersihnya. Kalau ambil air baku di Jati luhur mahal. Kalau negara lain bisa membuat danau dan mengolahnya jadi air baku, kenapa kita tidak bisa?" ujarnya santai.

"Reklamasi pulau adalah bagian dari proyek Giant Sea Wall utnuk mengatasi banjir yang terus terjadi dan menggerus pantai-pantai yang ada di Jakarta. Nanti kalau nggak dibangun air laut bisa sampai Monas," jelasnya. (mdk/dan)