Bertemu Anies, Anggota DPD DKI Terpilih Tak Setuju Rencana Pemindahan Ibu Kota
Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta terpilih di Pemilu 2019 mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta. Mereka yakni Jimly Asshiddiqie, Sabam Sirait, Fahira Idris dan Sylviana Murni.
Keempat anggota DPD tersebut bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka berbincang mengenai rencana pemindahan Ibu Kota.
"Kami berempat sepakat bahwa kami anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta tidak setuju jika Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan, daerah lain," kata Fahira di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (25/7).
-
Mengapa Anies menekankan pentingnya perubahan? 'Sinar matahari itu malah membangkitkan semangat bapak dan ibu. Izinkan pada kesempatan ini sekalian kita mendorong perubahan.' Dalam orasinya, Anies menanyakan kepada kader PKS apakah tegang saat hendak masuk ke pasar. 'Ibu-ibu kalau ke pasar tegang tidak? Kenapa tegang? Harganya mahal,' tuturnya.
-
Mengapa pengusaha rela mengeluarkan biaya besar? 'Setiap kalori harus berjuang untuk hidupnya,' kata Jhonson.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
-
Bagaimana Anies ingin mewujudkan perubahan? 'Bagi semuanya siap untuk kerja bersama, siap untuk menjangkau semua, siap untuk mendatangi tetangga, siap mendatangi keluarga kerjakan sekarang. Supaya Insya Allah 14 Februari Republik Indonesia akan menyaksikan perubahan,' kata Anies memungkasi.
-
Kenapa pusat pemerintahan dipindahkan ke Bagansiapiapi? Setelah banyak orang Tionghoa yang bermukim di wilayah ini, kemudian pemerintah Belanda memindahkan pusat pemerintahannya ke Bagansiapiapi.
Fahira mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota itu membutuhkan dana yang cukup besar. Padahal anggaran tersebut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat, salah satunya yakni untuk sektor kesehatan.
"Banyak yang harus dibangun, soal kesejahteraan, BPJS seperti apa. Menurut saya, pemerintah menjawab dulu permasalahan krusial yang menyangkut masyarakat. Untuk pemindahan (ibu kota) lebih baik tidak sekarang," jelasnya.
Sebelumnya, upaya pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara nampaknya tidak main-main. Sejauh ini, pemilihan daerah Kalimantan masih dianggap paling berpotensi untuk menjadi pusat pemerintahan baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, masih ada dua daerah di Kalimantan yang cocok untuk dijadikan ibu kota baru. Namun untuk kepastian lokasinya akan segera diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sudah (ada lokasinya) mudah-mudahan dalam waktu dekat atau tidak terlalu lama Presiden Jokowi umumkan lokasi," ujar Bambang.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaAnies menilai langkah pemerintah membangun IKN tidak tepat.
Baca SelengkapnyaDiketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaBagi Anies di kalimantan sendiri juga tidak ada jaminan bebas dari masalah.
Baca SelengkapnyaPKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca SelengkapnyaAnies heran selalu mendapatkan pertanyaan tentang proyek IKN
Baca SelengkapnyaBambang berujar, IKN dibentuk untuk semua kalangan. Manfaatnya pun akan dirasakan seluruh pihak.
Baca SelengkapnyaAnies menilai IKN hanya menguntungkan pegawai pemerintah
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca Selengkapnya