Follow
Bikin KTP DKI Jakarta habis Rp 1 juta, warga mengeluh ke Ahok
Merdeka.com - Sudah setahun lebih Mulyadi (35), mengusahakan pembuatan kartu tanda penduduknya (KTP) berubah menjadi DKI Jakarta. Selama pembuatan KTP, dia mengaku telah menghabiskan lebih dari Rp 1 juta. Kesal lantaran prosesnya terlalu lama, dia mengadukan masalah ini kepada Basuki T Purnama alias Ahok.
Kebetulan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua ini sedang blusukan ke Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. "KTP saya pindah ke sini, awalnya saya tinggal di Solo lalu mengurus ke DKI, tapi udah lebih setahun enggak jadi juga," keluh Mulyadi kepada Ahok di lokasi, Selasa (1/11).
Warga Sunter Jaya, Jakarta Utara ini mengungkapkan, sudah mengusahakan berbagai cara agar KTP segera jadi. Bahkan dia mengaku pernah memberikan sejumlah uang kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, namun nominalnya enggan diungkapkan.
-
Bagaimana Shandy Aulia mempersiapkan foto KTP? Shandy Aulia mengungkapkan alasan dirinya sampai memanggil MUA untuk foto KTP. Menurut Shandy, KTP berlaku seumur hidup. Sehingga dibutuhkan foto yang bagus agar hasilnya maksimal.
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Apa yang dilakukan Shandy Aulia untuk foto KTP? Umumnya, para artis akan menghubungi MUA ketika mereka hendak menghadiri sebuah acara. Namun, Shandy Aulia memiliki gagasan menarik saat perlu mengambil foto untuk KTP. Dia mengajak MUA untuk datang ke rumahnya agar mendandaninya, khusus untuk foto KTP. Sangat kreatif sekali ibu yang memiliki satu anak ini.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Bagaimana mengurus KTP yang hilang? Ada beberapa langkah dari cara mengurus KTP yang hilang:
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
"Lama setahun lebih. Sudah sejuta lebih keluar. Kan buat ongkos mondar mandir di dinas dukcapil. Di sana minta duit juga, ada sekitar Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu," terangnya.
Ternyata Basuki atau akrab disapa Ahok itu meminta Mulyadi untuk bersabar. Sebab, blangko untuk mencetak KTP dari Kementerian Dalam Negeri Masih sulit. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca Selengkapnya
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca Selengkapnya
Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya layanan proaktif dari Dukcapil dalam menerbitkan KTP bagi pemilih pemula.
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Partner In Crime, Calo dan Honorer Dispendukcapil Malang Pungli Warga Urus KTP hingga KK
Baca Selengkapnya
DPRD meminta Pemprov DKI memberi pendampingan agar permasalahan pinjol dapat selesai di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca Selengkapnya
Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur DKI Basuki T Purnama bercerita saat ditahan kasus penistaan agama.
Baca Selengkapnya
Dukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.
Baca Selengkapnya
Respons Heru Budi soal penonaktifan NIK warga Jakarta dikritik Ahok
Baca Selengkapnya
"Kita tunggu Keppres. Kalau Keppresnya sudah, selesai kita langsung berikan (blangko DKJ)," ujar Kadis Dukcapil Jakarta
Baca Selengkapnya