BKD DKI pastikan tak ada PNS fiktif & tetap terima gaji

Merdeka.com - Badan Kepegawaian Negara menerapkan sistem baru terkait pendataan status pegawai negeri sipil secara elektronik (E-PUPNS). Namun nyatanya, pendataan ini belum maksimal karena di sejumlah daerah banyak PNS yang belum melakukan registrasi ulang melalui sistem online tersebut.

Salah satunya di Pemprov DKI Jakarta. Dari catatan BKD DKI, ada 68 PNS DKI yang belum melakukan registrasi ulang.

‎"Kemungkinan SKPD bersangkutan lupa atau SKPD tidak mengingatkan kembali. Itu di kepegawaian SKPD untuk mengecek apakah 68 memang ada, mungkin dia lupa atau sakit. Jadi dia enggak bisa register," kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Suprianto, kepada merdeka.com, Jumat (29/4).

Dia pastikan, 68 bukan berstatus pegawai fiktif. Mereka hanya belum melakukan registrasi ulang untuk memastikan posisi sebagai PNS DKI.

"Tapi di antara mereka ada juga yang PNS yang cuti di luar tanggungan negara sehingga mereka masih berstatus sebagai pegawai," jelasnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika juga menegaskan hal yang sama. Dia pastikan, DKI tak mempekerjakan PNS fiktif. Sedangkan, temuan 1.448 yang belum melakukan registrasi juga tak lagi menerima gaji.

"Setelah ditelusuri BKD DKI 1.448 sudah dapat dipastikan tidak lagi menjadi PNS DKI dan tidak ada penerimaan gaji hanya dapat pensiun," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/4) pagi.

Ditambahkannya, dari temuan tersebut hanya 332 PNS DKI yang perlu diverifikasi, dan sebanyak 68 PNS dipastikan pegawai tapi belum melakukan registrasi ulang.

"332 Sedang dicek datanya tapi dipastikan ini tidak menerima gaji. Baru sisanya 68 masih tercatat sebagai pegawai DKI dan masih menerima gaji namun belum melakukan daftar ulang elektronik. Beberapa ditelusuri sedang cuti di luar tanggungan negara. Atau sedang beperkara hukum sehingga bersangkutan tidak bisa melakukan registrasi. Masih dibayar dan tercatat," jelasnya.