Blak-blakan Haji Lulung soal RAPBD DKI 2015

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) adalah salah satu lawan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kisruh anggaran siluman Rp 12,1 triliun dalam RAPBD DKI 2015. Mereka saling menyerang atas temuan tersebut.

Politikus PPP itu membantah keras adanya dana siluman Rp 12,1 triliun dalam RAPBD 2015. Tudingan itu dinilainya mengada-ada tanpa bukti yang jelas.

"Tidak ada dana siluman, rancangan saja belum selesai. Siluman itu terjadi kalau ada APBD," kata Haji Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebun Sirih, Jakarta.

Berikut kisruh soal RAPBD 2015 DKI menurut Haji Lulung, seperti dihimpun merdeka.com, Sabtu (21/3):

Bantah ada anggaran siluman Rp 12,1 triliun

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) membantah keras temuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas dana siluman Rp 12,1 triliun dalam RAPBD 2015. Tudingan itu dinilainya mengada-ada tanpa bukti yang jelas."Tidak ada dana siluman, rancangan saja belum selesai. Siluman itu terjadi kalau ada APBD," kata Haji Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebun Sirih, Jakarta, Jumat (20/3).Menurutnya, kabar terkait dana siluman itu hanyalah bualan Ahok saja. Bahkan, dirinya menjamin tidak ada dana sebesar itu dimasukkan dalam RAPBD 2015 untuk program yang tidak jelas."Tidak ada kesepakatan bersama. Tak ada juga yang dihapus. Begini ya, RAPBD ini belum disahkan. Mana ada sih duit Rp 12,1 triliun," terang dia.

Ahok pencitraan lewat kisruh dengan DPRD DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menilai kisruh dengan DPRD DKI sengaja dipelihara oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai arena pencitraan ke masyarakat. Lulung mencatat, ini sudah kedua kalinya pencitraan dilakukan Ahok."Ini pencitraan jilid kedua buat dia (Ahok)," ungkapnya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).Dia menjelaskan, pencitraan pertama yang dilakukan mantan Bupati Belitung Timur itu ketika polemik Undang-Undang yang mengatur pemilihan kepala daerah. Sebab, Ahok sempat berseberangan dengan partainya dulu Gerindra dan memutuskan ke luar."Dulu dia keluar (dari Partai Gerindra), itu juga pencitraan hukum," terang dia.

Ahok suap DPRD DKI Rp 12,7 triliun

Anggota DPRD DKI Abraham Lunggana (Haji Lulung) menyatakan jika Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melalui Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pernah mendatangi kediaman Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Pertemuan itu dilakukan subuh, dan dicurigai terjadi transaksi suap yang dilakukan Ahok sebesar Rp 12,7 triliun."Sekda datang ke rumah pimpinan kasih bundel seharga Rp 12,7 triliun. Ini ada tanah dan lain-lain buat DPRD," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/3).Menurutnya, kabar ini bisa dipertanggungjawabkan karena mendengar langsung dari Prasetyo mengenai kedatangan Saefullah. Tujuan suap itu, untuk memperlancar proses pembahasan APBD DKI Jakarta 2015. Namun, sayangnya tawaran tersebut ditolak seluruh legislatif."Bayangin, tanah apa Rp 6 triliun," ujar dia.

Kisruh Ahok dengan DPRD DKI adalah konspirasi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung menduga kisruh antara legislatif dan eksekutif di DKI Jakarta merupakan sesuatu yang disengaja. Sebab dia menilai ada konspirasi politik dalam polemik RAPBD DKI Jakarta 2015."Ada konspirasi politik di sini. Ada opini yang menjauhkan pihak pemerintah daerah dengan rakyat. Dan ada yang ingin menjauhkan anggota dewan dengan rakyat," ungkapnya dalam diskusi 'Ahok Deadlock' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).Menurutnya, konflik antara DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta adalah sebuah kesengajaan. Bahkan, politisi PPP ini mengungkapkan, kejadian ini sudah mulai terjadi semenjak pertengahan tahun lalu."Ini satu bentuk adu domba, ini bentuk komunis baru. Dan ini sudah terjadi, teman-teman tinggal evaluasi aja. Di pertengahan tahun 2014 (konflik) sampai sekarang," tutupnya.

Ahok ulur pembahasan RAPBD 2015

Ketidakhadiran Pemprov DKI Jakarta dalam rapat bersama di Gedung DPRD DKI Jakarta terkait penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 sangat disesali oleh anggota DPRD, termasuk Wakil Ketua DPRD, Abraham Lunggana alias Haji Lulung."Kita mau tunggu kapan? Kita sudah inisiatif undang tim anggaran dan Pemda, Sekda, dan BPKD. Kapan kita mau bahas!" kata Haji Lulung terlihat kesal di Jakarta, Jumat (20/3).Lulung belum mengetahui apa alasan ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa, Ahok termasuk janji akan menyerahkan rincian evaluasi RAPBD dari Mendagri dalam pertemuan sedianya dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB. Haji Lulung dan anggota dewan lainnya tidak mau dikambinghitamkan dalam hal ini."Kita tanya di mana rincian yang kita mau bahas? Kita dijanji jam 7 sore ini. Hasil keputusan musrenbang itu membahas tentang evaluasi pertemuan sebelumnya dari jam 10 pagi, tidak juga diberikan rincian hasil evaluasi. Kita tunggu jam 2 setelah salat Jumat, tidak dikasih lagi. Terus kapan kita bahas! Jangan sampai kita dikomplain, DPRD lagi yang disalahkan, iya kan?" lanjut Haji Lulung. (mdk/efd)