Blusukan ke Pasar Santa, Djarot akan evaluasi izin waralaba

Merdeka.com - Calon wakil gubernur DKI yang akan segera dilantik, Djarot Saiful Hidayat, hari ini melakukan blusukan ke Pasar Santa di Jalan Cipaku 1, Jakarta Selatan, Sabtu (13/12). Djarot yang didampingi Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi langsung berkeliling melihat kondisi pasar, yang hari ini tampak ramai dikunjungi pembeli dari berbagai kalangan.

Setelah berkeliling, Djarot dan Pras mengambil tempat duduk tepat di depan rumah makan Legoh, di salah satu sudut pertokoan Pasar Santa. Mereka ditemani oleh pihak dari PD Pasar Jaya di Pasar Santa tersebut, dan sejumlah pemilik toko yang diajak duduk bersama guna berdiskusi mengenai kondisi pasar.

Djarot mengatakan, invasi dari banyaknya toko waralaba di setiap sudut kota Jakarta, telah mengancam keberadaan pasar-pasar tradisional.

Politikus PDIP itu mengapresiasi, di antara sedikitnya pasar tradisional yang berfungsi dengan baik di Jakarta, Pasar Santa bisa menjadi salah satu percontohan bagi pasar-pasar tradisional lainnya, dalam melawan invasi toko waralaba.

"Blusukan saya kali ini seperti memberi PR buat Pemprov DKI, dalam membatasi jumlah pasar swalayan dan toko waralaba. Kita akan fokus ke pasar tradisional dan pasar rakyat. Minimarket dan waralaba akan kami kendalikan. Kami melihat jumlahnya sudah sangat over, dan berpotensi mematikan pedagang kecil," kata Djarot.

Djarot melihat adanya ancaman dari para pengusaha toko waralaba dalam mematikan pasar tradisional dari fungsi dan keberadaannya. Dirinya berjanji akan segera mengevaluasi perizinan usaha bagi seluruh toko waralaba di DKI Jakarta, agar bisa lebih ditekan keberadaannya.

"Kami akan cek perizinan dari toko-toko waralaba itu. Bayangkan saja, dalam satu deret wilayah yang berdekatan, waralaba itu bisa ada 4 sampai 5 toko sekaligus, makanya harus diatur pertumbuhan mereka. Belum lagi dampak kemacetannya," kata Djarot.

"Menurut saya, mereka itu (toko waralaba) semuanya punya tanggung jawab terhadap produk-produk lokal. Harusnya diprioritaskan agar produk dalam negeri harus masuk ke toko mereka. Makanya nanti akan kami lihat perizinannya. Bukan hanya moratorium, nantinya juga akan kita stop perizinan waralaba itu, dan sekaligus dikurangi," katanya menambahkan. (mdk/bal)