Bongkar kasus UPS, Bareskrim periksa APBD DKI 2012-2014

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) telah melibatkan banyak pihak. Termasuk di antaranya sejumlah staf Pemprov DKI hingga Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI, Tuty Kusumawati mengatakan dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik telah memeriksa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 hingga 2014. Penyerahan data ini dalam bentuk soft copy dan hard copy.

"Bareskrim sudah pernah minta, dan sudah kita kasih APBD tahun 2012, 2013, dan 2014. Kita menyerahkan sebagian dalam bentuk sebagian hard cofy dan sebagian juga soft copy," jelas Tuty di Balaikota, Kamis (7/5).

Orang lain juga bertanya?

Lebih lanjut Tuty menjelaskan, data yang diperiksa oleh Bareskrim bukan hanya yang berhubungan dengan UPS, melainkan data-data lain yang ada dalam APBD. "Datanya tidak cuma UPS, tapi juga untuk penyidikan, kesmas, damkar, dan perpustakaan dan arsip. Mereka juga memeriksa data scanner dan printer," imbuhnya.

Sementara itu, Tuty mengaku Bareskrim juga memanggil anak buahnya, Wahyu Wijayanto untuk diperiksa. Tuti tahu hal itu lewat pesan singkat yang dikirim anak buahnya ini.

"Lewat SMS dia (Wahyu) ngasih tahu saya, nih SMS-nya, Assalammu'alaikum bu mohon izin saya dipanggil ke bareskrim sebagai saksi," jelas Tuty.

Namun Tuty sendiri tidak mengetahui status saksi dari pemanggilan Wahyu ke Bareskrim. Dia hanya mengatakan pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim kepada Wahyu hanyalah seputar APBD 2014 dan proses pembentukannya. Sebab, dalam penetapan APBD 2014 terkadang ada yang menitip usulan anggaran dalam bentuk pokok pikiran (pokir) kepada pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

Wahyu diduga diperalat oleh DPRD DKI untuk meng-input serta meloloskan pokok pikiran (pokir) DPRD. Dia merupakan Inspektur Pembantu Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan dan pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Program dan Pembiayaan Bappeda DKI, di bawah pimpinan Sarwo Handayani dan Andi Baso Mappapoleonro. (mdk/efd)