Follow
Boros anggaran, Ahok lelang halte, taman hingga GOR ke swasta
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menyerahkan pengelolaan berbagai fasilitas umum milik pemprov DKI kepada pihak swasta. Fasilitas tersebut antara lain, gelanggang olah raga (GOR), jembatan penyeberangan, taman, sampai halte.
"Kalau ada swasta yang mau kelola kita minta jatah aja, yang penting bisa untuk anak-anak sekolah. Sehingga kita bisa dapat GOR standar internasional, enggak ada biaya perawatan, kita hemat uang dan pembinaan jelas," kata Ahok di kantornya, Jakarta, Senin (25/5).
Ahok ingin menerapkan hal tersebut karena dia yakin biasanya ada tokoh atau mantan pejabat yang peduli dengan prasarana seperti GOR. "Kalau mau semua GOR, semua tergantung minat. Dari taekwondo ada yang minat," jelas dia.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk macet? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
Apalagi selama ini, menurut Ahok pembiayaan dan perawatan infrastruktur tersebut mubazir belaka. Dia pun yakin, kebijakannya ini tidak akan ditentang warga Jakarta yang penting aman, nyaman dan bersih.
"Kayak Lapangan Banteng kita kasih swasta, kita biaya perawatan habis Rp 10 M setiap tahun perbaikan Rp 15 M, habisin puluhan miliar. Kenapa tidak dilelang dengan perjanjian 24 jam aman dan seluruh warga DKI berhak masuk. Lebih baik dikasih swasta daripada keluar uang," tegas dia. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Biaya per tahun untuk perawatan Jakarta International Stadium (JIS) berkisar Rp50-60 miliar. Angka ini juga mencakup biaya asuransi bangunan.
Baca Selengkapnya
Proyek yang ada di Kota Solo diguyur deras dengan anggaran pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Dalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca Selengkapnya
Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca Selengkapnya
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca Selengkapnya
Pemanfaatan APBN untuk IKN diperuntukan bangun Istana Presiden, hingga rumah susun ASN.
Baca Selengkapnya
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca Selengkapnya
Kalau dilanjutkan untuk pengelolaan, Jakpro akan sulit memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Heru menyampaikan, beberapa tahun belakangan lahan eks Jotet tidak lagi dimanfaatkan secara maksimal.
Baca Selengkapnya
Ke depannya Pemprov DKI akan mencari solusi agar pengelolaan seperti JIS dan tiga infrastruktur lainnya bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menyebut pembangunan LRT, MRT, dan kereta cepat membutuhkan biaya yang banyak
Baca Selengkapnya